Mediacirebon.id – Rumah keluarga mampu seharusnya perlu dipasang stiker. Agar penerima bansos di Kabupaten Cirebon tepat sasaran. Mengingat Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN) masih carut marut.
Demikian dikatakan Ketua Forum Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kabupaten Cirebon, Dr. Iis Krisnandar kepada wartawan, Kamis (8/1/2026)
”Pada zaman saya ditempel. Sekarang pemerintah daerahnya kurang ada peduli terhadap warga miskin,” ujar Iis.
Iis mencontohkan proses verifikasi penerima bansos seharusnya dilakukan secara terbuka di tingkat desa. Rumah warga yang tergolong mampu dapat ditandai agar tidak lagi menerima bantuan.
”Contohnya mengenai verifikasi orang-orang yang memang mampu dicat saja rumahnya atau di tempelin stiker,” katanya.
Bukan hanya itu, dia mendesak Ia data penerima bansos di tingkat desa diumumkan secara terbuka atau dipajang di papan pengumuman desa. Cara ini memberi ruang bagi masyarakat untuk ikut mengoreksi data.
“Jadi warga bisa menilai mana yang salah dan mana yang memang benar-benar harus menerima bansos,” tegasnya.
Iis mendorong pembaruan data dilakukan secara priodik rdan diumumkan kembali ke publik. Seluruh penerima bantuan, mulai dari BPJS, BPNT, hingga bansos lainnya, dinilai perlu dipajang di papan pengumuman desa.
Iis menilai keterbukaan data akan mendorong partisipasi warga dalam memperbaiki validitas penerima bantuan.
”Biasanya masyarakat di desa kepingin tahu nih. Karena untuk memperbaharui data harus ada protes. Coret yang kaya, yang miskin masuk,” kata dia melanjutkan.
Iis menegaskan sistem tertutup justru membuat kesalahan data terus berulang. Ia mengaku pernah mengumumkan penerima bansos dari kalangan aparatur negara hingga tenaga medis.
”Tapi kalau itu diam-diam ya enggak mungkin bisa, harus terbuka. Waktu zaman saya, saya umumkan ada PNS yang menerima bansos juga saya umumkan. Waktu itu ada 33 dokter juga dapat bansos saya umumkan, akhirnya kan dia malu,” pungkasnya. (Why)