Close Menu
  • Utama
  • Wakil Rakyat
  • Serba Serbi
  • Ekbis
  • Kriminal
  • Viral
  • Wisata & Kuliner
  • Opini
Facebook X (Twitter) Instagram
Media Cirebon
Facebook X (Twitter) Instagram
SUBSCRIBE
  • Utama
  • Wakil Rakyat
  • Serba Serbi
  • Ekbis
  • Kriminal
  • Viral
  • Wisata & Kuliner
  • Opini
Media Cirebon
Home » DPRD Siapkan Regulasi, Cegah Simpang Siur Pemilik Tanah Timbul

DPRD Siapkan Regulasi, Cegah Simpang Siur Pemilik Tanah Timbul

Friday, 7 January 2022
Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link
Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon, sekaligus politisi Partai Demokrat, R Endah Arisyanasakanti. (Foto/Ist)
Share
Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link

Mediacirebon.id – DPRD Kota Cirebon berencana membuat regulasi tentang tanah timbul. Sebab, kepemilikan tanah timbul di pesisir Kota Cirebon simpang siur.

Anggota Komisi I DPRD Kota Cirebon, R Endah Arisyanasakanti mengatakan, tanah timbul salah satu persoalan klasik yang dihadapi Pemkot Cirebon. Harus ada langkah konkret agar persoalan bisa diatasi.

“Perda tanah timbul harus secepatnya disusun. Kami tidak ingin masalah ini berlarut-larut,” kata Endah usai memimpin rapat dengan Kantor Pertanahan (Kantah) di gedung DPRD Kota Cirebon, Jumat (7/1/2022).

Lihat Juga :  Diterjang Hujan 3 Jam, 11 Kelurahan di Kota Cirebon Terendam Banjir

Endah menambahkan, Komisi I bakal menyampaikan usulan mengenai raperda yang mengatur tentang tanah timbul ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD.

Senada dengan Endah, Harry Saputra Gani juga mendukung tentang adanya perda tanah timbul. Anggota Komisi I yang juga ketua Fraksi Nasdem itu mengatakan, peraturan tentang penguasaan dan penggunaan tanah timbul akan diusulkan Komisi I sebagai raperda.

“BPN tadi menyampaikan sering menemui kebingungan untuk memutuskan (soal sertifikasi tanah timbul). Sehingga, BPN merekomendasikan tentang adanya dasar hukum di daerah tentang tanah timbul,” katanya.

Lihat Juga :  Ketua DPRD Kota Cirebon Berharap Pilkada 2024 Berjalan Kondusif

Sementara itu, Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Cirebon, Anang Hendri Prayogo mengatakan, pihaknya mendukung agar adanya peraturan di tingkat daerah tentang penguasaan dan penggunaan tanah timbul. Hal ini dilakukan agar lebih tertib.

“Status tanah jelas milik negara. Mekanisme harus diteliti lebih dalam. Ada yang menguasai tanah selama puluhan tahun, tapi pemda belum mengatur,” kata Anang. [Why]

Share. Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link

Related Posts

Ruang Digital Anak Perlu Pendampingan Orang Tua

Tuesday, 17 November 2026 Utama

Tebing Tambang Pasir Ilegal di Argasunya Longsor, 1 Pekerja Tewas

Monday, 16 November 2026 Utama
Terbaru
  • Ruang Digital Anak Perlu Pendampingan Orang Tua
  • Tebing Tambang Pasir Ilegal di Argasunya Longsor, 1 Pekerja Tewas
  • Dishub Klaim Kanaliasi Sukses Urai Kemacetan di Jalan Siliwangi
  • Zebra Lodaya 2026 Dimulai, Awas Pelanggar Lalin Ditilang Elektronik
  • “Stasiun Bernyanyi”, Sulap Plaza Stasiun Cirebon Jadi Ruang Kreatif dan Promosi
  • RS Telogorejo Gelar Edukasi Medis di Cirebon, Ini yang Disampaikan
Media Cirebon
Facebook X (Twitter) Instagram
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
© 2026 PT Media Cirebon Kreatif.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.