Mediacirebon.id – Emah (35) warga Desa Astapada, Kecamatan Tengahtani, Kabupaten Cirebon harus menunggu lama di kantor BNI Cirebon. Padahal niatnya hanya untuk mengaktifkan kartu ATM sebagai syarat terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial (Kemensos).
“Datang sejak pukul 06.30 WIB, tapi baru dilayani pukul 13.00 WIB,” keluhnya kepada wartawan, Selasa (12/10/2021).
Nomor antrean yang diterima Emah, harus diganti dengan nomor antrian pelayanan. “Dapat nomor 24, tapi harus ditukar untuk dapat nomor antrian lagi,” kata dia.
Demi terdaftaar sebagai KPM PKH, Emah terpaksa harus meninggalkan pekerjaannya sebagai buruh harian. Padahal upah sebesar Rp 50 ribu yang diterima sehari, cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
“Mau bagaimana lagi. Lumayan kalau terdaftar jadi KPM PKH bisa buat membeli kebutuhan anak sekolah,” katanya.
Keluhan yang sama juga dirasakan Kalimah, KPM PKH asal Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon. Kalimah mengaku kehilangan kartu ATM sehingga harus mengurusnya. Berbeda dengan Emah, Kalimah mengaku tak mendapatkan antrean.
“Sya sudah empat kali datang ke sini. Tapi selalu kehabisan nomor antrean,” tutur dia.
Sementara itu, di tempat yang sama, Kepala BNI KCU Cirebon R Siswandi Tirtakusumah mengatakan, pelayanan di kantornya tidak dibedakan antara nasabah dengan KPM PKH dan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
“Semuanya jadi satu, namun memang dibatasi karena masih pandemi,” katanya.
Siswandi mengaku, BNI Cirebon telah menerbitkan jadwal khusus bagi penerima bantuan untuk melalukan aktivasi kartu ATM ataupun e-walet.
“Sebenarnya kita buat jadwal. Tidak ada niatan untuk menahan atau apapun,” kata Siswandi.
Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina, mengapresiasi pelayanan kantor pusat yang memberikan kewenangan untuk cabang melakukan aktivasi atau menyeting e-walet bagi penerima bantuan pemerintah.
“Maka prosesnya bisa dipercepat. Baru tahun ini baru bisa dilakukan,” kata Selly usai sidak di BNI Cirebon.
Selly mengatakan, segala informasi terkait pelayanan yang bersangkutan dengan bantuan pemerintah, termasuk KPM PKH harus bisa disosialisasikan ke pendamping.
“Sebetulnya sudah ada jadwalnya. Informasi tidak sampai ke KPM. Jadi kita mendorong agar ada komunikasi lebih intens,” kata politikus PDI Perjuangan itu. [Why]