Close Menu
  • Utama
  • Wakil Rakyat
  • Serba Serbi
  • Ekbis
  • Kriminal
  • Viral
  • Wisata & Kuliner
  • Opini
Facebook X (Twitter) Instagram
Media Cirebon
Facebook X (Twitter) Instagram
SUBSCRIBE
  • Utama
  • Wakil Rakyat
  • Serba Serbi
  • Ekbis
  • Kriminal
  • Viral
  • Wisata & Kuliner
  • Opini
Media Cirebon
Home » Ketua Bawaslu Kota Cirebon Sambut Baik Keputusan MK Soal Pilkada

Ketua Bawaslu Kota Cirebon Sambut Baik Keputusan MK Soal Pilkada

Tuesday, 5 August 2025
Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link
Ketua bersama jajaran Bawaslu Kota Cirebon
Share
Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link

Mediacirebon.id  -Ketua Bawaslu Kota Cirebon, Devi Siti Sihatul Afiah menyambut baik putusan MK yang memberikan kewenangan Bawaslu memutus pelanggaran administrasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Pasalnya, dalam Pilkada Bawaslu hanya diberikan kewenangan sebatas rekomendasi atas pelanggaran administrasi. Rekomendasi selanjutnya ditindaklanjuti oleh KPU provinsi atau kabupaten/kota.

Namun bukan dalam bentuk pelaksanaan langsung, melainkan melalui mekanisme ‘memeriksa dan memutus ulang’.

“Ini angin segar bagi demokrasi kita, terutama di daerah,” ungkap Devi.

Lihat Juga :  SK TACB Sudah Kadaluarsa, Ini Kata Walikota Cirebon

Dalam amar Putusan Nomor 104/PUU-XXIII/2025, MK mengubah kata “rekomendasi” pada Pasal 139 UU Pilkada menjadi “putusan”.

Melalui putusan tersebut, Bawaslu diberi kewenangan yang lebih kuat, yakni mengeluarkan ‘Putusan’ dalam sidang pelanggaran administratif Pilkada.

“Tapi dalam kontek putusan ini memberikan kepastian hukum, KPU, maupun peserta Pemilu harus melaksanakannya,” kata Devi.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Cirebon, Mardeko juga menilai putusan MK ini menjadi hal yang wajar, karena selama ini, pengawas Pemilu memiliki kewenangan yang berbeda, antara dalam Pemilu dan Pilkada.

Lihat Juga :  Wakil Wali Kota Canangkan Gerakan Sekolah Indah di Taman Sehati

“Iya itu karena kan ada perbedaan kewenangan Bawaslu antara Pemilu dan Pilkada, sehingga di JR, supaya antara Pilkada dan Pemilu kewenanganya disamakan, dimana kalau sudah bentuk putusan, kami di KPU harus melaksanakannya tanpa perlu mengkaji,” kata Mardeko. (Why)

Share. Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link

Related Posts

Ruang Digital Anak Perlu Pendampingan Orang Tua

Tuesday, 17 November 2026 Utama

Tebing Tambang Pasir Ilegal di Argasunya Longsor, 1 Pekerja Tewas

Monday, 16 November 2026 Utama
Terbaru
  • Ruang Digital Anak Perlu Pendampingan Orang Tua
  • Tebing Tambang Pasir Ilegal di Argasunya Longsor, 1 Pekerja Tewas
  • Dishub Klaim Kanaliasi Sukses Urai Kemacetan di Jalan Siliwangi
  • Zebra Lodaya 2026 Dimulai, Awas Pelanggar Lalin Ditilang Elektronik
  • “Stasiun Bernyanyi”, Sulap Plaza Stasiun Cirebon Jadi Ruang Kreatif dan Promosi
  • RS Telogorejo Gelar Edukasi Medis di Cirebon, Ini yang Disampaikan
Media Cirebon
Facebook X (Twitter) Instagram
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
© 2026 PT Media Cirebon Kreatif.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.