Close Menu
  • Utama
  • Wakil Rakyat
  • Serba Serbi
  • Ekbis
  • Kriminal
  • Viral
  • Wisata & Kuliner
  • Opini
Facebook X (Twitter) Instagram
Media Cirebon
Facebook X (Twitter) Instagram
SUBSCRIBE
  • Utama
  • Wakil Rakyat
  • Serba Serbi
  • Ekbis
  • Kriminal
  • Viral
  • Wisata & Kuliner
  • Opini
Media Cirebon
Home » Anggota DPR-RI Selly: Penegak Hukum Wajib Paham UU-TPKS

Anggota DPR-RI Selly: Penegak Hukum Wajib Paham UU-TPKS

Saturday, 12 August 2023
Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link
Anggota DPR-RI Komisi VIII Fraksi PDI Perjuangan, Hj. Selly Andriany Gantina sosialisasi dan evaluasi UU-TPKS. (Ist)
Share
Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link

Mediacirebon.id – Anggota DPR-RI Komisi VIII Fraksi PDI Perjuangan, Hj. Selly Andriany Gantina sosialisasi dan evaluasi pasca Undang-undang No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU-TPKS) disahkan.

Sosialiasi bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kemen PPPA-RI) bertempat Hotel Apita, Jumat (11/8/2023). Sosialiasi mengundang puluhan Motivator Ketahanan Keluarga (Motekar) di wilayah 3 Cirebon.

Selly meminta pemerintah segara menerbitkan turunan peraturan dari UU-TPKS. Agar, para penegak hukum bisa betul-betul mengimplementasikan dari undang-undang tersebut.

Pasalnya, anak korban kekerasan seksual sulit menjalani kehidupan baru. Termasuk kendala soal pendidikan, sampai pelayanan kesehatan. Harusnya, mereka mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah.

Lihat Juga :  Isu Keterbukaan Informasi Harus Masuk di Materi Debat Cawalkot Cirebon

“Anak korban kekerasan seksual tetap mendapatkan pendidikan dan layanan kesehatan, khususnya mengembalikan psikologi,” papar Selly.

Aparat penegak hukum juga harus membuat pelatihan kepada petugas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Agar mereka memahami saat pendampingan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan korban kekerasan seksual.

“Jangan sampai mereka korban diperlakukan seperti pelaku. Ini juga PR yang menurut saya harus sesegera mungkin oleh Kementerian PPPA diselesaikan,” katanya.

Sementara itu, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kemen PPPA-RI, Agus Wiryanto menjelaskan, pihaknya masih menyiapkan turunan dari UU-TPKS, berupa Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Pemerintah (PP). Dimana dalam turunan itu terdapat 4 Perpres dan 3 PP.

Lihat Juga :  BKKBN Jabar Audensi dengan Pj Gubernur Jabar, Ini Hasilnya

“Masih kami susun, tentunya berkoordinasi dengan instansi terkait agar tidak berbenturan dengan aturan lain. UU-TPKS ini bersifat Lex specialis,” ungkap Agus.

Bukan hanya itu, pihaknya akan pembentukan UPTD di setiap daerah. UPTD untuk membantu bagaimana menangani proses penanganan mulai dari penyelidikan, penyidikan, tuntutan, sampai dengan proses di pengadilan. (Why)

 

Share. Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link

Related Posts

Ranting Kesenden Jadi Juara Liga Mini Soccer Piala Walikota Cirebon

Tuesday, 17 November 2026 Utama

HUT ke-55 KORPRI, Pemkot Cirebon Gelar Kompetisi Esport

Tuesday, 17 November 2026 Utama
Terbaru
  • Ranting Kesenden Jadi Juara Liga Mini Soccer Piala Walikota Cirebon
  • HUT ke-55 KORPRI, Pemkot Cirebon Gelar Kompetisi Esport
  • Foto Mantan Wapres Gibran Masih Tergantung di Penjual Figura
  • Ruang Digital Anak Perlu Pendampingan Orang Tua
  • Tebing Tambang Pasir Ilegal di Argasunya Longsor, 1 Pekerja Tewas
  • Dishub Klaim Kanaliasi Sukses Urai Kemacetan di Jalan Siliwangi
Media Cirebon
Facebook X (Twitter) Instagram
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
© 2026 PT Media Cirebon Kreatif.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.