Mediacirebon.id – Komisi I DPRD Kota Cirebon mendorong Kesbangpol agar lebih progresif mendeteksi dini setiap kerawanan sosial.
Langkah antisipasi ini dinilai krusial di tengah melemahnya daya beli masyarakat yang berpotensi memicu gelombang ketidakpuasan terhadap pemerintah.
Hal tersebut ditegaskan oleh Anggota Komisi I DPRD Kota Cirebon Imam Yahya, SFilI MSi usai rapat kerja bersama Kesbangpol Kota Cirebon, Kamis (16/07/2026).
Ia menyatakan, keterbatasan anggaran yang sedang terjadi saat ini tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kinerja.
“DPRD meminta agar Kesbangpol Kota Cirebon bisa lebih progresif menjalankan programnya dengan segala keterbatasan anggaran yang sedang terjadi saat ini,” ujar Imam usai rapat di Kantor Keabangpol Kota Cirebon.
Komisi I DPRD pun menitikberatkan sejumlah program kerja strategis yang harus diprioritaskan oleh Kesbangpol.
Salah satunya adalah menyasar sektor pendidikan dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas).
“Komisi I DPRD juga menitikberatkan untuk program kegiatan wawasan kebangsaan dan penanaman ideologi Pancasila itu menjadi prioritas kepada masing-masing sekolah yang ada di Kota Cirebon,” jelas Imam.
Selain menyasar sekolah-sekolah, Imam menambahkan bahwa agenda rutin tahunan yang tidak kalah penting adalah pembinaan terhadap organisasi masyarakat.
“Pembinaan ormas itu menjadi bagian dari tugas yang harus dilakukan tiap tahun. Begitu juga dengan verifikasinya,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Imam menyoroti fungsi Kesbangpol sebagai mata dan telinga pemerintah daerah. Di tengah situasi ekonomi yang dinamis, lembaga ini dituntut sensitif terhadap potensi gesekan di masyarakat.
“Kesbangpol harus bisa menjadi semacam lembaga yang bisa mendeteksi dini setiap kerawanan sosial yang ada di Kota Cirebon. Karena dengan kondisi pelemahan daya beli masyarakat hari ini, potensi itu menjadi nyata,” tegas Imam.
Menurutnya, pelemahan daya beli bukan hanya fenomena lokal di Kota Cirebon semata, melainkan isu setiap daerah yang mengalami potensi pendapatan dari tahun ke tahun. Kondisi ini ditengarai bisa memicu riak-riak ketidakpuasan publik.
“Tidak menutup kemungkinan dengan menurunnya daya beli masyarakat ini, berpotensi terjadi ketidakpuasan masyarakat kepada pemerintah. Ini yang harus dideteksi dini Kesbangpol,” tuturnya.
Imam mencontohkan, manifestasi dari ketidakpuasan tersebut bisa berbentuk aksi unjuk rasa atau demonstrasi, seperti isu-isu protes terhadap kebijakan pemerintah pusat.
Namun yang paling diwaspadai adalah jika aksi tersebut berujung pada tindakan merusak.
“Mungkin saja dengan ketidakpuasan masyarakat kepada pemerintah, mereka melakukan unjuk rasa atau demonstrasi. Bahkan disertai dengan aksi anarkis, ini yang perlu diantisipasi,” katanya.
