Close Menu
  • Utama
  • Wakil Rakyat
  • Serba Serbi
  • Ekbis
  • Kriminal
  • Viral
  • Wisata & Kuliner
  • Opini
Facebook X (Twitter) Instagram
Media Cirebon
Facebook X (Twitter) Instagram
SUBSCRIBE
  • Utama
  • Wakil Rakyat
  • Serba Serbi
  • Ekbis
  • Kriminal
  • Viral
  • Wisata & Kuliner
  • Opini
Media Cirebon
Home » Komisi I Minta GTRA Segera Tuntaskan Masalah Lahan Kutiong di Wanacala

Komisi I Minta GTRA Segera Tuntaskan Masalah Lahan Kutiong di Wanacala

Monday, 13 March 2023
Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link
Komisi I DPRD saat menerima audiensi dengan Paguyubuan Satu Hati dan Yayasan Perkumpulan BAKTI di Griya Sawala gedung DPRD. (Ist)
Share
Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link

Mediacirebon.id – DPRD Kota Cirebon meminta kepada tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) segera menuntaskan persoalan pendirian bangunan ilegal di lahan Kutiong yang berlokasi di kampung Wanacala, Kecamatan Harjamukti.

DPRD pun meminta kepada masyarakat untuk tidak tergiur dengan jual beli lahan yang masih berstatus dalam penguasaan negara tersebut.

Hal itu disampaikan Komisi I DPRD saat menerima audiensi dengan Paguyubuan Satu Hati dan Yayasan Perkumpulan BAKTI di Griya Sawala gedung DPRD, Senin (13/3/2023). Audiensi
tersebut juga memutuskan pencabutan pernyataan warga bahwa mereka menduduki lahan milik Yayasan Perkumpulan Bakti.

Ketua DPRD Kota Cirebon, Ruri Tri Lesmana menjelaskan, warga yang menduduki lahan Kutiong resah dan ingin mencabut kambali surat pernyataan status kepemilikan lahan merupakan milik Yayasan Perkumpulan Bakti.

Di samping itu, DPRD mengimbau kepada warga yang menduduki lahan Kutiong agar tidak melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjual-belikan, memperluas atau mendirikan bangunan.

DPRD pun menekankan kepada tim GTRA untuk bekerja lebih cepat, dan jangan menunda-nunda lagi. Sebab, khawatir akan semakin berkembang pendirian rumah oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Lihat Juga :  Anggota Komisi III DPRD Hadiri Musda DMI Kota Cirebon

“Warga ingin agar merasa tentram, jangan ada orang lain atau pihak manapun yang mendata. Masalah lahan ini akan diselesaikan GTRA. Di dalamnya ada dari unsur pemerintah daerah, yayasan, kejaksaan, dan kepolisian,” kata Ruri.

Sementara itu, Kasi Sangketa BPN/ATR Kantah Kota Cirebon, Dwi Rinto SST membenarkan, status lahan seluas 23 hektare yang sudah berdiri 346 kepala keluarga tersebut merupakan tanah negara bekas hak barat.

Ia menjelaskan, sebelum Indonesia merdeka dari Belanda, administrasi pertanahan saat itu masih tunduk dari barat atau Belanda, salah satunya eigendom. Menurutnya, posisi status
lahan saat ini negara berwenang untuk mengatur kemanfaatan tanah, salah satunya pengaturan lahan tersebut akan diselesaikan melalui GTRA.

“Intinya, tanah Kutiong menurut peta zaman Belanda, adalah hak barat. Itu identik dengan hak kepemilikan tanah,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Yayasan Perkumpulan BAKTI, Harry Saputra Gani menjelaskan, Perkumpulan BAKTI diberikan mandat mengelola lahan Kutiong yang peruntukannya kuburan bagi
warga keturunan etnis Tionghoa di Kota Cirebon.

Lihat Juga :  Noupel Hadiri Pembukaan Sosialiasi Kenotariatan dengan AHU Kemenkumham

“Bagi kami kondisi laham pemakaman di Wanacala ada pendirian rumah dan bangunan secara ilegal. Upaya penyelesaian sudah dari 2014. Kami tidak bisa mendiamkan masalah ini,” ujarnya.

Harry membenarkan status lahan ini bestatus tanah negara. Akan tetapi, harus diingat bahwa secara historis tanah tersebut merupakan hak barat milik Mayor Tan Tjin Kie dengan akta eigendom No: 1371/28 bertanggal 23 Febuari 1883.

Peruntunkan lahan tersebut masih dilindungi undang-undang, di mana di dalamnya merupakan RTH dan pemakaman. Karena itu, Yayasan Perkumpulan BAKTI mengikuti program konsolidasi tanah sesuai Permen ATR Nomor 19/2019.

Pihaknya akan secara bertahap menyelesaikan masalah bangunan illegal di lahan Kutiong dan Sentiong. Pertama Kutiong di Wanacala, selanjutnya di Sentiong yang berlokasi Kedung Menjangan.

“Kami bersyukur jika masalah ini mendapat atensi dari pemerintah dan DPRD untuk segera melakukan konsolidasi tanah sesuai UUPA. Tetapi, kenapa perhatian ini tidak dari dulu-dulu,” tegasnya.

Share. Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link

Related Posts

DPRD Layangkan Surat Rekomendasi ke RSD Gunung Jati, Minta Manajemen Diperbaiki

Monday, 2 November 2026 Utama

Komisi III DPRD: Terima Kasih Pihak yang Bantu Korban Keracunan MBG

Thursday, 22 October 2026 Wakil Rakyat
Terbaru
  • Ranting Kesenden Jadi Juara Liga Mini Soccer Piala Walikota Cirebon
  • HUT ke-55 KORPRI, Pemkot Cirebon Gelar Kompetisi Esport
  • Foto Mantan Wapres Gibran Masih Tergantung di Penjual Figura
  • Ruang Digital Anak Perlu Pendampingan Orang Tua
  • Tebing Tambang Pasir Ilegal di Argasunya Longsor, 1 Pekerja Tewas
  • Dishub Klaim Kanaliasi Sukses Urai Kemacetan di Jalan Siliwangi
Media Cirebon
Facebook X (Twitter) Instagram
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
© 2026 PT Media Cirebon Kreatif.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.