Close Menu
  • Utama
  • Wakil Rakyat
  • Serba Serbi
  • Ekbis
  • Kriminal
  • Viral
  • Wisata & Kuliner
  • Opini
Facebook X (Twitter) Instagram
Media Cirebon
Facebook X (Twitter) Instagram
SUBSCRIBE
  • Utama
  • Wakil Rakyat
  • Serba Serbi
  • Ekbis
  • Kriminal
  • Viral
  • Wisata & Kuliner
  • Opini
Media Cirebon
Home » Perubahan KUA-PPAS 2026, Defisit Rp49 Miliar

Perubahan KUA-PPAS 2026, Defisit Rp49 Miliar

Thursday, 10 September 2026
Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link
rapat paripurna DPRD Kota Cirebon menyepakati Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026
Share
Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link

Mediacirebon.id  – Pemerintah Kota Cirebon bersama DPRD Kota Cirebon menyepakati Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 melalui rapat paripurna DPRD Kota Cirebon, Kamis (10/9/2026).

Dalam rapat paripurna, Walikota Cirebon, Effendi Edo, menyampaikan bahwa, masukan dan koreksi yang disampaikan DPRD menjadi bagian penting dalam menyusun kebijakan anggaran yang lebih realistis dan sesuai dengan kondisi daerah.

“Setiap kebijakan anggaran harus disusun secara realistis, efisien, efektif, dan benar-benar memberikan manfaat,” ujar Walikota.

Ia menjelaskan, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026 disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk menjaga keselarasan antara perencanaan pembangunan dengan penganggaran daerah.

Lihat Juga :  Pj Bupati Cirebon Tinjau Tumpukan Sampah di Bendungan Jamblang

Dalam perubahan anggaran, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1.491.838.189.192,00. Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp1.541.164.162.710,22.

Dengan komposisi tersebut, defisit anggaran direncanakan sebesar Rp49.325.973.518,22. Defisit tersebut ditutup melalui pembiayaan neto dengan nilai yang sama, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wali Kota menegaskan, perubahan angka dalam anggaran tidak semata-mata merupakan penyesuaian administratif. Setiap alokasi harus dipertanggungjawabkan dan diarahkan pada kebutuhan yang menjadi prioritas masyarakat.

“Target pendapatan harus disusun berdasarkan potensi yang terukur dan realistis. Di sisi lain, belanja harus berorientasi pada hasil dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Kita juga perlu melihat kemampuan keuangan daerah secara cermat agar pelaksanaan program tetap terjaga,” katanya.

Lihat Juga :  Kasus Riol Ade Irma, LT dan AN Dijebloskan ke Tahanan

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Cirebon bersama DPRD akan melakukan evaluasi terhadap perkembangan pendapatan secara berkala. Evaluasi tersebut menjadi bagian dari pengendalian belanja agar tetap sejalan dengan realisasi pendapatan, ketersediaan kas, dan kemampuan keuangan daerah.

Share. Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link

Related Posts

Ruang Digital Anak Perlu Pendampingan Orang Tua

Tuesday, 17 November 2026 Utama

Tebing Tambang Pasir Ilegal di Argasunya Longsor, 1 Pekerja Tewas

Monday, 16 November 2026 Utama
Terbaru
  • Ruang Digital Anak Perlu Pendampingan Orang Tua
  • Tebing Tambang Pasir Ilegal di Argasunya Longsor, 1 Pekerja Tewas
  • Dishub Klaim Kanaliasi Sukses Urai Kemacetan di Jalan Siliwangi
  • Zebra Lodaya 2026 Dimulai, Awas Pelanggar Lalin Ditilang Elektronik
  • “Stasiun Bernyanyi”, Sulap Plaza Stasiun Cirebon Jadi Ruang Kreatif dan Promosi
  • RS Telogorejo Gelar Edukasi Medis di Cirebon, Ini yang Disampaikan
Media Cirebon
Facebook X (Twitter) Instagram
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
© 2026 PT Media Cirebon Kreatif.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.