Mediacirebon.id – Komisi III DPRD Kota Cirebon menekankan pentingnya pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) oleh pemerintah daerah. Hal itu bertujuan agar penerima manfaat di Kota Cirebon tepat sasaran.
Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon M Yusuf MPd menilai, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Cirebon memiliki peran yang bersentuhan langsung dengan warga. Sehingga, akurasi DTKS sangat menentukan seberapa baik tingkat kesejahteraan masyarakat.
“Dinsos mempunyai posisi berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, sehingga DTKS itu harus diverifikasi dan update. Jangan kemudian jadi salah sasaran,” kata Yusuf usai rapat di Griya Sawala, Kamis (9/1/2025).
Selain pemutakhiran DTKS, Yusuf meminta Dinsos juga mampu menjamin keterbukaan informasi mengenai data tersebut, sehingga masyarakat di tingkat kelurahan dapat mengaksesnya secara langsung.
“Pada prinsipnya, bagaimana kemudian Dinsos harus prima dalam melayani masyarakat, karena ini berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Kalau ada masalah, segera perbaiki sehingga tidak menimbulkan polemik,” ujarnya.
Di samping itu, Komisi juga berpesan agar terus mengoptimalkan pelayanan sosial lain seperti penanganan khusus bagi disabilitas telantar, gelandangan, pengemis, hingga ODGJ di Kota Cirebon.
“Di lapangan, ada sekitar 800-an lebih ODGJ di Kota Cirebon yang terdata di Dinsos. Sehingga, inisiasi Dinsos untuk membangun pusat rehabilitasi atau rumah singgah dan shelter menjadi prioritas kita,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinsos Kota Cirebon Dra Hj Santi Rahayu MSi melaporkan bahwa pihaknya telah melakukan verifikasi DTKS sebanyak 39 ribu keluarga penerima manfaat hingga tahun 2024.
Di tahun yang sama, Dinsos juga telah menyalurkan bantuan terhadap keluarga yang mengalami rumah ambruk sebanyak 140 penerima manfaat.
Pihaknya juga meminta dukungan kepada DPRD agar pembangunan shelter pemerlu layanan kesejahteraan sosial (PPKS), rumah singgah, serta pengadaan mobil pelayanan dapat segera terealisasi.
“Untuk itu kami memohon dukungan kepada DPRD untuk membangun fasilitas tersebut, karena hingga saat ini masih belum dapat beroperasi secara optimal,” katanya.