Mediacirebon.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon sebagian besar aduan masyarakat terkait penyalahgunaan dana pribadi khususnya Kartu Tanda Penduduk (KTP). Identitas pribadi ini kerap dipakai orang lain untuk pinjaman online (Pinjol).
Parahnya, orang yang meminjam data pribadi setelah sukses meminjam uang enggan bertanggungjawab. Sementara pemilik KTP harus berurusan dengan hutang pinjol. Prmilik KTP bahkan harus menanggung teror pinjol setiap bulannya.
“Fenomena yang sekarang terjadi, ada beberapa masyarakat yang datang berkonsultasi ke OJK karena nama dan KTP-nya dipakai oleh orang lain. Mereka merasa tidak pernah berutang, tetapi justru muncul tagihan atas nama mereka,” kata Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, Rabu (22/7/2026)
Menurut Agus, kondisi tersebut menunjukkan penyalahgunaan identitas menjadi ancaman yang perlu diwaspadai bersama. Modus yang kerap terjadi adalah pelaku meminjam KTP seseorang dengan berbagai alasan dan iming-iming uang sebagai kompensasi.
“Jangan sampai masyarakat tergiur ketika ada orang yang meminjam KTP dengan alasan tertentu, lalu menawarkan sejumlah uang. Mungkin di awal terlihat menguntungkan karena diberi imbalan, tetapi kita tidak tahu data itu akan digunakan untuk apa,” katanya.
Agus menjelaskan, risiko terbesar akan ditanggung oleh pemilik identitas apabila data tersebut digunakan untuk mengajukan pinjaman, terutama melalui aplikasi pinjaman online ilegal. Meski uang pinjaman dinikmati oleh pihak lain, tagihan justru akan ditujukan kepada pemilik KTP yang datanya digunakan.
“Yang menerima manfaat pinjamannya bukan pemilik KTP, tetapi ketika muncul tagihan, justru nama pemilik identitas yang akan ditagih. Ini tentu sangat merugikan,” jelasnya.
Karena itu, OJK mengimbau masyarakat untuk tidak sembarangan memberikan atau meminjamkan dokumen identitas kepada siapa pun, kecuali benar-benar memahami tujuan penggunaannya dan siap menanggung risikonya.
“Kalau memang memberikan KTP untuk keperluan yang benar-benar diyakini, misalnya pengurusan administrasi tertentu, tentu itu menjadi keputusan masing-masing. Namun, risikonya juga harus dipahami apabila data tersebut disalahgunakan,” ujarnya.
Selain KTP, Agus juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah membagikan NIK maupun nomor Kartu Keluarga karena data tersebut merupakan salah satu persyaratan penting dalam proses pengajuan pinjaman, baik di lembaga jasa keuangan formal maupun informal.
“Oleh karena itu, NIK sebaiknya tidak diumbar, termasuk nomor KK. Data-data tersebut merupakan instrumen penting yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengajukan pinjaman,” tegasnya.
Apabila masyarakat terlanjur menjadi korban penyalahgunaan identitas, Agus menyarankan agar segera melapor kepada lembaga jasa keuangan terkait dan menyampaikan bukti-bukti bahwa pinjaman tersebut bukan dilakukan oleh dirinya.
“OJK akan memberikan arahan kepada masyarakat untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan lembaga jasa keuangan yang bersangkutan. Sampaikan bahwa pihak yang mengajukan pinjaman bukan Anda, disertai bukti-bukti pendukung,” katanya.
