Mediacirebon.id – Komisi 3 DPRD mengundang kepala sekolah SMP Negeri se-Kota Cirebon di SMPN 1 Kota Cirebon, Jumat (17/7/2026). Wakil rakyat ingin mengklarifikasi informasi mengenai pungutan yang diminta pihak sekolah kepada orang tua murid baru.
Pungutan yang diminta berupa pembelian seregam, atribut sekolah, sumbangan untuk kegiatan ektrakulikuler hingga dukungan untuk program peningkatan mutu sekolah. Total jika dijumlah nilainya hingga jutaan dan pihak sekolah mengarahkan untuk pembelian di koperasi sekolah.
Ketua Komisi 3 DPRD Kota Cirebon Yusuf didampingi anggota Komisi 3 DPRD Umar Stanis Klau dan Endah Arisyanasakanti menanyakan prihal tersebut. Setiap sekolah memiliki alibi yang berbeda mengenai pungutan kepada murid baru.
Yusuf menyayangkan sikap sekolah yang masih mencari keuntungan dari hadirnya murid baru. Sementara saat ini pemerintah tengah gencar menggaungkan pendidikan gratis dari jenjang sekolah dasar hingga ke sekolah menengah atas.
“Persoalan ini kerap muncul setiap tahun ajaran baru. Harusnya jadi pelajaran jangan memungut apapun dan dengan alasan apapun kepada murid barum,” katanya kepada wartawan.
Masih kata Yusuf, pungutan dalam bentuk apapun tidak dibenarkan. Karena tidak ada dasar hukum yang jelas. Apalagi sampai melibatkan pihak sekolah maupun komite.
“Kami tegas minta hentikan praktek pungutan di sekolah, dasar hukumnya tidak jelas dan membenani orang tua dengan kemampuan ekonomi terbatas,” ujarnya.
Terlebih pemerintah sudah mengucurkan bantuan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke setiap sekolah. Jangan sampai pembiayaan yang sudah ditanggung dibebani kembali kepada orang tua murid baru.
“Buat apa ada BOS kalau ternyata masih ada pungutan di sekolah. Ini yang kami desak kepada sekolah agar bisa bertanggungjawab,” tegas Yusuf.
Sementara itu, anggota Komisi 3 DPRD Kota Cirebon, Umar Stanis Klau, menegaskan bahwa sekolah negeri dilarang melakukan pungutan sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012.
Dia meminta Dinas Pendidikan Kota Cirebon lebih aktif memberikan pedoman kepada sekolah agar tidak muncul kebijakan yang berbeda-beda dalam penetapan biaya pendidikan.
Menurutnya, Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 memang memberikan ruang kepada komite sekolah untuk melakukan penggalangan dana masyarakat. Namun, penggalangan dana tidak boleh menetapkan nominal tertentu maupun target waktu pembayaran.
“Kalau sudah ditentukan angkanya, muncul nominal tertentu, maka itu masuk kategori pungutan,” tegas Umar. (Why)
