Mediacirebon.id – Struktural Partai Demokrat di Kota Cirebon, bersama puluhan kader datangi Pengadilan Negeri Cirebon, Senin (3/4/2023). Mereka datang atas instruksi DPP untuk menyerahkan surat permohonan perlindungan hukum.
Menyusul muncul kembali isu pembajakan Partai Demokrat oleh kubu Moeldoko. dimana tahun 2022 lalu, gugatan PTUN ditolak. Kali ini, Demokrat kubu Moeldoko mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK).
“Alhamdulillah, hari ini, kami DPC Partai Demokrat Kota Cirebon bisa hadir disini bersama Fraksi untuk menyerahkan surat permohonan perlindungan hukum, dan keadilan kepada Ketua Mahkamah agung RI, yang secara serentak dilakukan oleh Partai Demokrat di seluruh indonesia,” kata Ketua DPC Partai Demokrat Kota Cirebon, Dian Novitasari.
Penyerahan kontra memori, DPP ke Mahkamah Agung, yang diikuti penyerahan surat permohonan perlindungan hukum seluruh DPC untuk merespon upaya KSP Moeldoko, yang masih bersikeras ingin mengambil alih Partai Demokrat.
“Langkah ini dilakukan sebagai respon atas PK yang dilakukan KSP Moeldoko, sebagai upaya untuk membegal partai demokrat dibawah kepemimpinan AHY,” jelas Novi.
Upaya hukum yang kembali dilakukan Demokrat versi KLB Deli Serdang pimpinan Moeldoko, dinilai kader Demokrat, sebagai langkah hukum yang bersifat politis.
Pasalnya, pengajuan PK Moeldoko pada tanggal 03 Maret 2023, tepat setelah Partai Demokrat dukungan Anies Rasyid Baswedan sebagai presiden.
“Upaya Hukum ini berbau politis, karena diajukan satu hari setelah Demokrat menandatangani piagam kesepakatan dengan partai NasDem dan PKS mendukung Anies,” kata Novi.
.Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono pun menggelar konsolidasi akbar, mengundang seluruh petinggi partai untuk menyikapi gerakan KSP Moeldoko ini.
“Pengadilan sudah 16 kali memenangkan Partai Demokrat kita, artinya 16-0. Isu ambil alih PD oleh KSP Moeldoko diangkat lagi, tapi itu sudah tidak menarik. Saya berembuk dengan semua pimpinan partai untuk menyikapi isu yang diangkat kembali ini, karena ada upaya serius untuk membubarkan koalisi perubahan, sehingga pengajuan PK ini sarat kepentingan politik, kami tetap waspada, dan Demokrat melakukan kontra memori,” tegas AHY di Jakarta. (Why)