Oleh: Muhamad Syahri Romdhon*
Mediacirebon.id – Rukun Tetangga (RT) adalah unit administratif paling bawah dalam struktur pemerintahan. RT juga memiliki posisi yang paling sederhana dalam struktur masyarakat sosial. Namun, di balik posisi dan kesederhanaannya, RT adalah ruang interaksi sosial yang kompleks, tempat berbagai kepentingan, nilai, dan relasi antar individu yang saling bernegosiasi sehari-hari.
Sebagai Lembaga, pelaksanaan RT digawangi oleh struktur organisasi yang berasal dari warga setempat berdasarkan konsensus yang telah disepakati bersama. Keberadaanya juga diakui sebagai salah satu jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa.
Sebagai lembaga yang ditafsiri sebagai sebuah organisasi, “komunikasi” bukan sekadar alat koordinasi, melainkan menjadi salah satu fondasi utama yang dapat menentukan kualitas hubungan sosial dan keberlanjutan organisasi.
Berangkat dari pengalaman empiris penulis yang sempat memimpin Rukun Tetangga, keberhasilan program dan tingginya partisipasi pada fase awal kepemimpinan tidak serta-merta menjamin efektifitas keberlanjutan organisasi hingga akhir. Ketika komunikasi tidak dijaga bersama secara sehat, partisipasi publik lambat laun menurun, relasi perlahan melemah, dan organisasi kehilangan daya hidupnya.
Tulisan sederhana ini juga berusaha menunjukan bahwa “komunikasi organisasi” yang sehat tidak dapat dibebankan hanya pada seorang pemimpin, melainkan harus dibangun secara bersama oleh seluruh elemen dalam struktur organisasi serta tiap individu masyarakat setempat. Hal ini menjadi prasyarat penting sebagai upaya menciptakan iklim sosial yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan.
Pengalaman empiris penulis saat memimpin sebuah lingkungan Rukun Tetangga memberikan sebuah pelajaran berharga mengenai fluktuasi komitmen anggota organisasi dalam hal ini kepengurusan RT, serta publik secara luas. Sering kali, sebuah kepengurusan baru disambut dengan semangat partisipasi cukup tinggi. Hal ini tampak dari wujud antusias kegiatan, program-program, dan kohesi sosial yang terasa cukup erat.
Namun, seiring berjalannya waktu, sering terjadi apa yang saya sebut sebagai “dekadensi partisipasi”. Dekadensi Partisipasi dapat diartikan sebagai fenomena kemerosotan, penurunan, atau melemahnya tingkat keterlibatan peran serta dan kepedulian warga dalam berbagai aspek kehidupan bersama. Dekadensi partisipasi juga diartikan apatisme atau krisis partisipasi yang ditandai dengan sikap warga yang semakin tidak peduli atau tidak proaktif dalam mengawal kehidupan bersama.
Sikap dan fenomena ini lambat laun memunculkan pertanyaan mendasar: mengapa efektivitas organisasi cenderung tinggi di masa awal, dan perlahan merosot di pertengahan hingga akhir masa jabatan sebuah organisasi tersebut. Dan apakah hal ini terjadi ketika komunikasi tidak dijaga secara sehat?
Saya berusaha menggugat asumsi klasik bahwa kegagalan organisasi adalah kegagalan seorang pemimpin semata. Tulisan ini berusaha menjawab serta merefleksikan bahwa dalam organisasi berbasis komunitas seperti RT, komunikasi bukanlah sebuah “perintah” yang mengalir dari atas ke bawah, melainkan sebuah tanggung jawab kolektif yang harus dipikul oleh setiap elemen di dalamnya.
Saya coba membahas fenomena ini menggunakan teori Communicative Constitution of Organizations (CCO). Menurut Dian Ariani (2023), dalam pendekatan communication-constitutes-organization (CCO), komunikasi adalah cara dimana organisasi didirikan, disusun, dirancang, dan dipertahankan (Cooren et al., 2011) dan karena itu merupakan proses yang paling penting dalam organisasi. Untuk membangun hubungan antara komunikasi dan struktur, struktur dapat dipandang sebagai pola interaksi yang terus menerus dibentuk dan diperkuat Ranson (1980) menyamakan komunikasi dan interaksi. Konseptualisasi ini dipengaruhi oleh perspektif koaktivasi, melihat “organisasi sebagai jaringan komunikasi, dimana aktor atau sub unit secara berulang memproses sumber daya dan informasi” (Dow, 1988, hal. 56).
Melalui pembahasan tersebut, kita coba menyadari bahwa organisasi Rukun Tetangga itu sendiri sebenarnya dibangun melalui percakapan timbal balik antar satu anggota struktur organisasi serta masyarakat itu sendiri. Robert McPhee dalam perspektifnya mengenai Four Flows (Empat Arus) menjelaskan bahwa organisasi baru benar-benar ada ketika terjadi negosiasi keanggotaan (membership negotiation); penataan diri (self-structuring); posisi institusional (institutional positioning) dan koordinasi aktivitas/kegiatan (activity coordination).
Ketika seorang Ketua RT berjuang sendirian untuk menggerakkan warga, sementara anggota organisasi (pengurus RT), serta warga hanya memosisikan diri sebagai penonton pasif, maka arus komunikasi serta gerak langkah organisasi tersebut perlahan menjadi timpang. Penurunan partisipasi yang terjadi di tengah masa jabatan menjadi tanda bahwa arus “koordinasi aktivitas” dan “negosiasi keanggotaan” telah menemukan hambatan. Warga mungkin masih secara legal terdaftar sebagai anggota kepengurusan organisasi, namun secara komunikatif, mereka telah “keluar” dari organisasi tersebut karena tidak lagi melibatkan diri secara aktif dalam proses pemaknaan bersama.
Lebih lanjut lagi, kita perlu meninjau konsep iklim organisasi yang diperkenalkan oleh W. Charles Redding. Dalam Suprianti dan Elysa Lubis (2028), Menurut Redding, iklim organisasi adalah suasana emosional dalam organisasi yang berkembang berdasarkan seberapa besar perasaan nyaman yang dinikmati oleh segenap anggota organisasi. Perasaan nyaman di kalangan anggota tersebut muncul dari pola-pola perilaku dan kebijakan kebijakan pimpinan organisasi sekaligus perilaku komunikasi tiap individu dari segenap anggota organisasi sebagai tanggapan terhadap komunikasi internal organisasi. Ada lima aspek dalam teori ini; Dukungan, Partisipasi dalam pengambilan Keputusan, Kepercayaan, Keterbukaan dan Kejujuran, dan Tujuan kinerja tinggi.
Sebuah iklim sosial yang sehat di lingkungan bertetangga menuntut adanya dukungan, kepercayaan, dan keterbukaan. Masalahnya, di era kontemporer ini, kita dihadapkan pada tantangan individualisme urban dan digitalisasi yang paradoksal. Kehadiran grup pesan instan seperti WhatsApp sering kali dianggap sebagai solusi komunikasi, namun realitasnya justru kerap menjadi pemicu kebisingan informasi (information overload).
Komunikasi sering kali terjebak pada level transaksional, hanya bicara soal iuran, keluhan sampah, atau pengumuman administratif. Di sinilah terjadi apa yang dalam teori sistem disebut sebagai entropi: kecenderungan sebuah sistem untuk bergerak menuju kekacauan dan kehilangan energi jika tidak ada masukan energi baru. Energi dalam organisasi RT adalah partisipasi komunikatif warga. Tanpa adanya dialog yang setara dan inklusif, organisasi akan kehilangan “roh” sosialnya dan hanya menyisakan kerangka administratif yang dingin.
Relevansi kekinian dari masalah ini juga berkaitan erat dengan bagaimana kekuasaan dipraktikkan dalam komunikasi organisasi kecil. Sering kali, beban komunikasi yang ditumpukan hanya pada pundak pemimpin menciptakan ketergantungan yang tidak sehat.
Jika Ketua RT menjadi satu-satunya aktor yang aktif, maka warga akan kehilangan agensinya. Padahal, merujuk pada teori strukturasi Anthony Giddens, struktur organisasi (RT) dan tindakan individu (warga) seharusnya bersifat saling membentuk. Setiap warga, dengan segala latar belakangnya, memiliki tanggung jawab untuk menjadi subjek komunikasi yang aktif. Iklim sosial yang partisipatif hanya bisa terwujud jika komunikasi dipandang sebagai sebuah investasi sosial bersama, di mana kejujuran dan empati menjadi mata uang utamanya.
Oleh karena itu, membangun kembali iklim sosial yang sehat memerlukan pergeseran paradigma dari komunikasi monologis ke arah komunikasi dialogis. Komunikasi organisasi di tingkat RT tidak boleh lagi dipahami sebagai sekadar alat untuk menjalankan program, tetapi sebagai instrumen untuk merawat kebersamaan. Keberlanjutan sebuah organisasi sangat bergantung pada sejauh mana tiap anggota merasa suaranya didengar dan kontribusinya diakui.
Pada akhirnya, refleksi ini membawa kita pada sebuah kesimpulan bahwa keberhasilan sebuah lingkungan bukan ditentukan oleh seberapa hebat sosok yang memimpinnya, melainkan oleh seberapa kuat kesadaran kolektif warganya dalam menjaga sirkulasi komunikasi yang inklusif. RT yang resilien adalah RT yang mampu mentransformasikan dirinya dari sekadar unit pemerintahan menjadi sebuah komunitas pembelajaran, di mana setiap individu merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga harmoni melalui komunikasi yang sehat dan berkelanjutan.
Mahasiswa Magister By Project Ilmu Komunikasi UNPAD Jakarta
Tulisan ini dibuat untuk memenuhi Mata Kuliah Komunikasi Organisasi