Mediacirebon.id – Tingginya nilai investasi di Indonesia, harus dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya pada sektor usaha kecil menengah (UKM). Koperasi sebagai soko guru perekonomian, harus menjadi penggerak ekonomi masyarakat.
Demikian dikatakan Anggota Komisi 6 DPR-RI Herman Khaeron saat Diseminasi kebijakan kemitraan usaha nasional dalam rangka penanaman modal tahun anggaran 2023 Kementerian Investasi dan BKPM di Hotel Prima, Kota Cirebon, Rabu (22/2/2023).
“Jika memang nilai investasi di Indonesia besar, maka masyarakat harus bisa merasakan dampaknya. Bukan sebaliknya,” kata Kang Hero panggilan akrabnya.
Oleh sebab itu, pihaknya ingin menampung masukan dan saran dari masyarakat melalui kegiatan tersebut. Hal ini juga akan menjadi pertimbangan pemerintah sebelum revisi terhadap undang-undang tentang Perkoperasian.
“Hasil diskusi akan kami teruskan ke Kementerian Koperasi dan UKM sehingga undang-undang tentang perkoperasian berpihak kepada masyarakat,” tuturnya.
Kang Hero tidak ingin, kasus investasi bodong yang merugikan masyarakat kembali mencuat. Kondisi ini disebabkan, lemahnya edukasi masyarakat mengenai investasi, sehingga mudah tergiur dengan keuntungan yang menjanjikan.
“Saya agak pesimis, mereka bisa mengembalikan uang, kalau tidak ada upaya dari pemerintah yang keras. Oleh karena itu, harus ada regulasi harus kita rubah dulu,” kata Kang Hero politisi Partai Demokrat
Masih kata Kang Hero, pihaknya akan mendorong Kementerian BUMN menjadi fasilitator antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal. Agar pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat.
“Tetapi justru yang lebih fundamental, bagaimana membangun ekonomi rakyat yang berbasis terhadap usaha kecil yang itu diinisiasi dan tumbuh dari masyarakat itu sendiri,’ paparnya. (Why)