Mediacirebon.id – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Cirebon meminta guru tidak terlibat langsung dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebab tugas guru hanya sebagai mendidik, mengajar dan mencerdaskan anak bangsa.
PGRI Kota Cirebon menganggap keterlibatan guru dalam program MBG jauh dari tupoksinya. Berdasarkan hasil laporan, guru di sekolah dalam program MBG memiliki tugas tambahan. Seperti menerima, membagikan makanan sampai bertanggungjawab terhadap ompreng MBG.
Menurut Ketua PGRI Kota Cirebon, Eka Novianto, rangkaian kegiatan tersebut sangat menyita waktu yang berdampak pada terganggunya KBM. Selain itu, menambah beban kerja guru, karena harus menuntaskan pembagian MBG di setiap kelas.
“Kalau guru memang akan dilibatkan, kami meminta Badan Gizi Nasional (BGN) berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dengan begitu, ada dasar yang jelas mengenai tugas tambahan ini,” kata Eka.
Akibat dilibatkan dalam program MBG, guru menjadi korban keracunan massal. Sampai saat ini sudah 35 guru yang menjadi korban keracunan massal menu MBG. Sebagian masih menjalani rawat inap dan sisanya harus menjalani rawat jalan.
“Guru bukan petugas laboratorium dan bukan ahli keamanan pangan. Karena itu, jangan sampai guru dibebani pertanggungjawaban pelaksanaan MBG di luar tugas profesinya,” katanya.
Usulan ini kata Eka, sudah disampaikan ke PGRI Jawa Barat kepada Pengurus Besar PGRI melalui surat resmi. Penyampaian surat resmi setelah terbit Surat Edaran Kepala BGN Nomor 19 Tahun 2026 tertanggal 31 Agustus 2026 tentang Penguatan Peran Penanggung Jawab Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis pada Satuan Pendidikan.
“Sudah saya sampaikan. Semoga ada tindaklanjut atas surat yang sudah dilayangkan. Sehingga tupoksi dari guru lebih diperjelas dalam program MBG,” ujar Eka.
Ia berharap pembagian tanggung jawab antara pihak sekolah, penyedia makanan, dan instansi pelaksana program dapat diperjelas. Dengan demikian, pelaksanaan MBG tetap berjalan tanpa mengurangi fokus guru terhadap kegiatan belajar mengajar maupun mengabaikan aspek keamanan pangan.
” Kami menunggu ada surat edaran bersama antara Kepala BGN dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat keputusan bersama,” pungkas Eka.
