Mediacirebon.id – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Selly Andriany Gantina menyosialisasikan pernikahan di Gedung PGRI, Sumber, Kabupaten Cirebon, Jumat (23/10/2026).
Kegiatan yang dinamai Gerakan Sadar Pencatatan Nikah bagi Remaja Usia atau GAS NIKAH merupakan komitmen dari Selly Gantina dalam menekan angka perceraian di Kabupaten Cirebon.
“Seperti diketahui Kabupaten Cirebon menjadi wilayah ke tiga di Jawa Barat dengan angka perceraian tertinggi di bawah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Indramayu,” kata Selly Gantina di sela-sela acara.
Legislator Dapil Jabar VIII meliputi Kabupaten Indramayu, Kabupaten dan Kota Cirebon itu mengungkapkan persoalan ekonomi dan perselingkuhan menjadi faktor tertinggi penyebab perceraian di Cirebon yang mencapai 6.833 kasus.
Sebagai ikatan yang sakral, Selly menilai pernikahan harus dibangun dengan kesiapan dan tanggung jawab, bukan semata-mata atas dasar perasaan.
Karena itu, lanjutnya, generasi muda perlu memahami pentingnya kematangan emosional, kesiapan ekonomi, komunikasi yang sehat, serta hak dan kewajiban suami istri dalam membangun keluarga.
“Edukasi pranikah menjadi penting agar pasangan mampu menghadapi perbedaan secara dewasa, saling menghormati, dan menyelesaikan persoalan secara bijaksana,” tambah mantan Plt Bupati Cirebon itu.
Bendahara Megawati Institut itu melihat menjaga keutuhan rumah tangga bukan berarti membenarkan kekerasan atau mengabaikan keselamatan seseorang.
“Tujuan kita bukan sekadar menekan angka perceraian, melainkan mendorong terbentuknya keluarga yang sehat, aman, bertanggung jawab, serta mampu menjamin kasih sayang, pengasuhan, dan perlindungan bagi anak,” tambahnya.
Sebab, lanjut Selly, perceraian yang terjadi menimbulkan masalah baru dengan anak menjadi korban. Para anak hasil perceraian seringkali tumbuh besar dengan kurangnya kasih sayang, perhatian, hingga menciptakan trauma di masa mendatang.
Di sisi lain, selain menyoalkan permasalahan pernikahan di usia remaja. Selly Gantina menyoroti banyaknya pasangan yang belum tercatat resmi oleh negara.
“Lalu yang menjadi korbannya siapa? Tentunya anak mereka yang tak tercatat dalam sistem administrasi negara,” katanya.
Karena itulah, perempuan yang menjabat Ketua Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) Bidang Kesejahteraan Sosial itu mendorong adanya pencatatan pernikahan demi menyelamatkan administrasi anak.
“Sederhananya tanpa akte kelahiran anak mungkin tidak bisa membuat KTP. Nah untuk dapat akte kelahiran perlu adanya pencatatan dari pernikahan oleh negara,” tutupnya.
