Mediacirebon.id – Komisi III DPRD Kota Cirebon mendesak Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) membuat Grand design kawasan stadion Bima pasca mengantongi sertifikat dari Kantor ATR/BPN Kota Cirebon.
Grand design untuk mengoptimalkan keberadaan Stadion Bima sebagai pusat olahraga, destinasi sport tourism, sekaligus sumber peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami meminta kepada Dispora untukj memaksimalkan aset-aset yang dimiliki Pemerintah Kota Cirebon, khususnya Stadion Bima,” ujar Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon Yusuf, Kamis (30/7/2026)
Selama ini kata Yusuf, proses pengembangan Stadion Bima, kerap terkendala persoalan legalitas aset. Namun kini, setelah sertifikasi terbit rampung, jangan lagi ada kendala demikian.
“Kalau dulu ketika akan menggandeng investor atau pihak ketiga selalu terkendala persoalan sertifikasi. Sekarang status hukumnya sudah jelas sehingga tidak ada lagi kendala tersebut,” paparnya.
Sementara itu Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon Umar Stanis Klau menyampaikan bahwa, untuk mewujudkan pengelolaan pihak ketiga yang ideal seperti di Kota Bekasi, Pemerintah Kota Cirebon harus sepenuhnya memperbaiki kesalahan administratif. Mengingat sempat terjadi polemik sewa, dan pembatalan kerja sama karena tidak sesuai prosedur.
Proses sewa atau kerja sama pemanfaatan (KSP) barang milik daerah wajib merujuk secara ketat pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Pihak pengelola swasta harus mengirimkan surat permohonan resmi kepada Wali Kota, yang nantinya diturunkan melalui disposisi Sekda ke Bidang Pengelola Barang Milik Daerah di BPKPD untuk dikaji secara komprehensi.
“Regulasi utama Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) antara lain, PP No. 17 Tahun 2024 tentang KPBU (menyempurnakan regulasi sebelumnya), Perpres No. 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Peraturan Menteri PPN/Bappenas No. 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Pelaksanaan KPBU, Peraturan Menteri PU No. 1 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pelaksanaan KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Peraturan LKPP No. 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengadaan untuk KPBU.,” tuturnya.
Sementara aturan utama BOT (Bangun Guna Serah) antara lain, PP No. 27 Tahun 2014 jo. PP No. 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), PMK No. 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara, Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Seluruh proses Memorandum of Understanding (MoU) dan perjanjian kerja sama wajib dirapatkan bersama DPRD Kota Cirebon agar mendapat legitimasi hukum yang kuat.
Langkah tegas Pemkot yang telah menertibkan bangunan liar di area RTH Stadion Bima harus dilanjutkan dengan mengintegrasikan UMKM lokal ke dalam konsep manajemen baru yang modern.
