Mediacirebon.id – Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon mengklarifikasi terkait surat petugas kepada RW untuk pendataan potensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Kepala BPKPD Kota Cirebon, M Arif Kurniawan mengatakan, Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) meminta bantuan kepada Pemkot untuk mengusulkan tambahan nama-nama sebagai petugas pendataan di lapangan.
“Mereka (P3DW) punya keterbatasan anggota pendataan, maka kami diminta bantuan untuk mengusulkan nama, nah itu inti surat yang kita terbitkan untuk 10 Kelurahan,” ungkap Arif kepada wartawan, Selasa (28/1/2026)
Pasca surat disebar ke 10 kelurahan, sejumlah kelurahan sudah mengusulkan nama sesuai dengan jumlah RW. Nama- nama yang sudah diusulkan akan mengikuti pembekalan dan pelatihan teknis saat pendataan.
“Kita menggunakan kebanyakan usulan itu perempuan, rencana besok akan ada rapat pembekalan. Jadi ini P3DW minta bantuan kita,” sebut Arif.
Masih kata Arif, pemerintah daerah menerima sharing pendapatan dari pajak kendaraan bermotor berupa opsen pajak. Pendapatan yang diterima digunakan untuk pembangunan di Kota Cirebon.
“Kaitan PKB adalah ranahnya provinsi, tapi kita terima opsen. Jadi semua Kota dan Kabupaten diminta membantu penelusuran data, minta usulan tambahan personil untuk penelusuran data kendaraan,” jelas Arif.
Seperti diberitakan sebelumnya, Sepuluh kelurahan yang akan terlibat dalam pendataan motor bodong yakni Kelurahan Harjamukti, Kecapi, Kalijaga, Larangan, Kesenden, Sukapura, Drajat, Karyamulya, Pekiringan dan Pegambiran.
Berdasarkan data yang tertera dalam surat ada sebanyak 35.399 kendaraan bermotor yang belum membayar pajak lebih dari lima tahun. Dengan jumlah terbanyak ada di Kelurahan Kalijaga dengan 5.276 kendaraan, dan jumlah paling sedikit ada di Kelurahan Pekiringan dengan 2.697 kendaraan.
Dalam surat, penekanan untuk petugas yang terlibat dalam pendataan adalah warga yang berdomisili dan memahami wilayah, kemampuan komunikasi yang baik dengan masyarakat, memiliki dan mampu mengoperasikan smartphone untuk kebutuhan pendataan hingga bersedia mengikuti pembekalan.
