Mediacirebon.id – Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon memberikan batas waktu hingga 17 Juli 2026 kepada wajib pajak (WP) yang bandel.
Sampai waktu tersebut, BPKPD akan mengambil langkah tegas, salah satunya melibatkan Satgas Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah untuk menagih kepada WP belum membayar pajak daerah.
Berdasarkan catatan BPKPD Kota Cirebon ada 229 WP yang dalam proses pembinaan dan 49 WP yang sudah diberikan surat teguran keras lantaran menunggak pajak dari bulan Januari sampai Juni 2026.
Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon sendiri sudah membentuk Satgas Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah sebagai upaya meningkatkan PAD di berbagai sektor.
Kepala BPKPD Kota Cirebon Arif Kurniawan menjelaskan, pembentukan Satgas optimalisasi penerimaan pajak daerah sudah tertuang dalam Keputusan Walikota (Kepwal) yang baru ditandatangani pada Jumat (10/7/2026) lalu.
“Surat Kepwal sudah ditandatangani tinggal membahas teknis dengan instansi terkait,” kata Arif kepada wartawan.
Satgas Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah berisi aparat penegak hukum terdiri dari TNI, Polri dan Kejaksaan. Satgas nantinya akan turun langsung memberikan peringatan kepada WP yang masih menunggak.
“Satgas sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kami masih memberikan batas waktu kepada WP yang masih belum menyetorkan pajak daerah,” tegasnya.
Bukan hanya pembentukan satgas, pihaknya juga sudah memanggil 229 WP yang tidak jujur dalam menyetorkan pajak daerah. Para WP itu, mengelabui petugas dengan mematikan tapping box sampai telat membayar pajak.
“Sudah dilakukan pemanggilan sebagian, ada yang beritikad baik menyicil ada pula yang mengakui dan akan berkoordinasi dengan kantor pusat,” tambahnya.
Menurut Arif, sejatinya pajak daerah merupakan hak pemerintah yant dittitipkan ke pelaku usaha. Maka sudah seharusnya pelaku usaha menyetorkan pajak rutin setiap bulan kepada pemerintah.
“Konsumen sudah dibebani pajak sebesar 10 persen, maka sudah seharusnya uang yang dititipkan ke pelaku usaha diserahkan ke pemerintah,” Jelas Arif. (Why)
