Close Menu
  • Utama
  • Wakil Rakyat
  • Serba Serbi
  • Ekbis
  • Kriminal
  • Viral
  • Wisata & Kuliner
  • Opini
Facebook X (Twitter) Instagram
Media Cirebon
Facebook X (Twitter) Instagram
SUBSCRIBE
  • Utama
  • Wakil Rakyat
  • Serba Serbi
  • Ekbis
  • Kriminal
  • Viral
  • Wisata & Kuliner
  • Opini
Media Cirebon
Home » WP Tak Bayar Pajak Daerah, Siap Disanksi Satgas

WP Tak Bayar Pajak Daerah, Siap Disanksi Satgas

Monday, 13 July 2026
Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link
Stiker merah bertuliskan 'Objek Pajak Ini Belum Melunasi Pembayaran Pajak Daerah (Dalam Pengawasan).
Share
Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link

Mediacirebon.id – Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon memberikan batas waktu hingga 17 Juli 2026 kepada wajib pajak (WP) yang bandel.

Sampai waktu tersebut, BPKPD akan mengambil langkah tegas, salah satunya melibatkan Satgas Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah untuk menagih kepada WP belum membayar pajak daerah. 

Berdasarkan catatan BPKPD Kota Cirebon ada 229 WP yang dalam proses pembinaan dan 49 WP yang sudah diberikan surat teguran keras lantaran menunggak pajak dari bulan Januari sampai Juni 2026.

Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon sendiri sudah membentuk Satgas Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah sebagai upaya meningkatkan PAD di berbagai sektor.

Lihat Juga :  77 Perumahan di Kota Cirebon Diterlantarkan Pengembang

Kepala BPKPD Kota Cirebon Arif Kurniawan menjelaskan, pembentukan Satgas optimalisasi penerimaan pajak daerah sudah tertuang dalam Keputusan Walikota (Kepwal) yang baru ditandatangani pada Jumat (10/7/2026) lalu.

“Surat Kepwal sudah ditandatangani tinggal membahas teknis dengan instansi terkait,” kata Arif kepada wartawan.

Satgas Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah berisi aparat penegak hukum terdiri dari TNI, Polri dan Kejaksaan. Satgas nantinya akan turun langsung memberikan peringatan kepada WP yang masih menunggak.

“Satgas sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kami masih memberikan batas waktu kepada WP yang masih belum menyetorkan pajak daerah,” tegasnya.

Bukan hanya pembentukan satgas, pihaknya juga sudah memanggil 229 WP yang tidak jujur dalam menyetorkan pajak daerah. Para WP itu, mengelabui petugas dengan mematikan tapping box sampai telat membayar pajak.

Lihat Juga :  PKM Komunitas Flora Marta Olah Limbah Kulit Kentang Jadi Cemilan Lezat

“Sudah dilakukan pemanggilan sebagian, ada yang beritikad baik menyicil ada pula yang mengakui dan akan berkoordinasi dengan kantor pusat,” tambahnya.

Menurut Arif, sejatinya pajak daerah merupakan hak pemerintah yant dittitipkan ke pelaku usaha. Maka sudah seharusnya pelaku usaha menyetorkan pajak rutin setiap bulan kepada pemerintah.

“Konsumen sudah dibebani pajak sebesar 10 persen, maka sudah seharusnya uang yang dititipkan ke pelaku usaha diserahkan ke pemerintah,” Jelas Arif. (Why)

Share. Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link

Related Posts

Ruang Digital Anak Perlu Pendampingan Orang Tua

Tuesday, 17 November 2026 Utama

Tebing Tambang Pasir Ilegal di Argasunya Longsor, 1 Pekerja Tewas

Monday, 16 November 2026 Utama
Terbaru
  • Ruang Digital Anak Perlu Pendampingan Orang Tua
  • Tebing Tambang Pasir Ilegal di Argasunya Longsor, 1 Pekerja Tewas
  • Dishub Klaim Kanaliasi Sukses Urai Kemacetan di Jalan Siliwangi
  • Zebra Lodaya 2026 Dimulai, Awas Pelanggar Lalin Ditilang Elektronik
  • “Stasiun Bernyanyi”, Sulap Plaza Stasiun Cirebon Jadi Ruang Kreatif dan Promosi
  • RS Telogorejo Gelar Edukasi Medis di Cirebon, Ini yang Disampaikan
Media Cirebon
Facebook X (Twitter) Instagram
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
© 2026 PT Media Cirebon Kreatif.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.