Mediacirebon.id – Masyarakat RW 08 Kanoman Selatan, Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon mengadu ke DPRD terkait keberadaan tower provider yang ada di lingkungan mereka.
Pasalnya, selama berdiri pada tahun 2006 keberadaan tower banyak menimbulkan persoalan di masyarakat. Mulai dari gangguan elektronik sampai radiasi akibat tower tersebut.
Ketua RW 08 Kanoman Selatan, Adi Gumelar mengungkapkan bahwa masyarakat datang ke DPRD untuk meminta kepada Pemerintah Daerah untuk meninjau ulang perizinan dari tower provider. Mengingat proses sewa lahan dari pihak vendor dengan pemilik lahan akan berakhir pada akhir tahun 2026 ini.
Bukan hanya itu, masyarakat juga sering terdampak limbah sisa-sisa maintenance yang dilakukan oleh pihak pengelola. Belum lagi keberadaan tower provider tidak jauh dari cagar budaya.
“Pihak pengelola juga kurang baik dengan warga. Sebelun kontrak habis di 5 Desember 2026, kami ingin dikaji ulang perizinannya,” tegas Adi.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Kota Cirebon, Imam Yahya S Fil I mengatakan bahwa pihaknya sudah menangkap poin yang menjadi keluhan masyarakat di RW 08 Kanoman Selatan.
Menindaklanjuti keluhan tersebut, lanjut Imam, Komisi I merekomendasikan, meminta perangkat daerah terkait untuk melakukan peninjauan ulang dari perizinan yang sudah berjalan.
“kita minta supaya dinas terkait mereview izin pendirian menara telekomunikasi yang ada. Seluruh proses perizinan yang berlaku saat itu sampai dengan yang sekarang,” ungkap Imam.
Menurut Imam, sejak izin awal diproses pada 2006 lalu, tentu banyak penyesuaian yang harus dilakukan, dan selanjutnya, Komisi I juga akan mengagendakan rapat lanjutan setelah ini.
“Harus disesuaikan, nanti akan kita undang lagi rapat dengan dinas terkait membahas masalah ini. Kan ini berdirinya 2006, tentu dengan perizinan yang berbeda dengan jenis perizinan yang sekarang. Jadi kita akan harmonisasikan supaya itu bisa clear dulu, itu yang pertama,” jelas Imam.
Kemudian, kata Imam, terkait dengan keberatan warga untuk mencabut izin perpanjangan dari kontrai tower tersebut, akan dibahas setelah sisi perizinannya ditinjau ulang.
