Mediacirebon.id – Forum Honorer R2 dan R3 Kota Cirebon yang beranggotakan ratusan tenaga honorer Non-ASN dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN), kembali melakukan upaya serius.
Upaya ini dalam memperjuangkan nasib mereka, dengan melaksanakan kegiatan adu data atau desk data bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Cirebon pada 23 Juni 2025 yang lalu.
Ketua Forum Honorer R2 dan R3 Kota Cirebon Kurnia Arif Juanda, S.Kom, mengatakan, adu data ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari proses validasi dan pemutakhiran data para honorer R2 dan R3, yang masuk dalam skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2024, namun belum mendapatkan formasi (non formasi).
“Proses adu data ini menjadi langkah penting untuk menyandingkan data versi forum dengan data yang dimiliki BKPSDM Kota Cirebon, guna menjamin keakuratan, kesesuaian, dan legalitas status kepegawaian,” jelasnya, Kamis (10/7/2025).
Dalam pertemuan tersebut, lanjut Kurnia Arif yang didampingi Sekjennya Akhmad Al Rosid Faisal,S.Pd. dan Humas Miftahudin,S.Pd pihak BKPSDM Kota Cirebon diwakili oleh Sub Koordinator Pengadaan dan Pemberhentian May Nahriyani, S.STP, M.Si. dan staf lainnya Heriyanto. Dan dilakukan proses verifikasi dan pencocokan data.
“Kegiatan desk data ini penting untuk memastikan bahwa seluruh honorer R2|R3 yang benar-benar aktif dan memenuhi kriteria tercatat secara valid. Ini bukan hanya soal angka, tapi soal keadilan dan pengakuan terhadap pengabdian,” ungkapnya.
Disebutkan Kurnia, proses adu data meliputi verifikasi identitas, unit kerja, masa pengabdian, hingga keabsahan dokumen pendukung masing-masing honorer.
Pihaknya berharap, data hasil desk ini dapat dijadikan dasar untuk pengusulan formasi tambahan dan sebagai bagian dari optimalisasi kebijakan Pemerintah Daerah Kota Cirebon, dalam menentukan atau merancang usulan PPPK Paruh Waktu dan Penuh Waktu tahun berjalan maupun tahun berikutnya.
Forum Honorer R2 dan R3 Kota Cirebon menilai, dukungan BKPSDM sangat membantu proses perjuangan mereka dalam mendapatkan kejelasan status.
“Kami semua juga berkomitmen untuk terus menyuarakan aspirasi para honorer, agar mendapatkan perlakuan yang adil dan proporsional dalam sistem kepegawaian nasional,” tegasnya. (Why)