Mediacirebon.id – Perlindungan bagi korban kekerasan seksual melalui UU TPKS sangat penting. Terlebih UU ini lahir dari upaya panjang perempuan dalam mendorong kebijakan yang berperspektif terhadap hak asasi manusia dan berpihak pada korban.
Demikian dikatakan Anggota Komisi VIII DPR RI, Hj Selly Andriany Gantina AMd saat sosialiasi UU Nomor 12/2022 tentang TPKS, Senin (12/8/2024), di salah satu hotel di Kabupaten Cirebon.
“UU TPKS tidak hanya mengatur pidana bagi pelaku, tetapi juga menegaskan hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan hukum, pemulihan psikologis, dan layanan kesehatan,” ujarnya.
Dalam penerapan UU TPKS, lanjut Selly, tantangan yang harud dihadapi adalah kurangnya pemahaman masyarakat dan resistensi budaya yang masih menganggap kekerasan seksual sebagai isu pribadi.
“Untuk itu, kampanye publik dan edukasi di sekolah menjadi solusi yang mendesak untuk mengubah stigma dan mendukung korban,” tuturnya.
Di sisi lain, kekerasan seksual yang melibatkan relasi kuasa juga sangat mengkhawatirkan. Sebab itu, pihaknya menegaskan melalui UU TPKS ini, akan ada sanksi bagi lembaga/perusahaan yang berupaya melindungi pelaku.
“Sanksi tidak hanya diberikan kepada pelaku, tetapi lembaga/perusahaan yang berupaya melindungi atau menutupi kejahatan pelaku, berupa pencabutan izin operasional,” ucapnya.
Analis Kebijakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Dinar Motik mengatakan, sosialisasi ini untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai UU TPKS. Memberikan pemahaman tentang pentingnya perlindungan korban kekerasan seksual.
“Melalui UU TPKS ini juga, memberikan edukasi mengenai bentuk dan cara penanganan kekerasan seksual. Meliputi hak dan layanan yang tersedia, baik medis dan psikologis,” terangnya.
Selain itu, Dinar mendorong agar aparat hukum untuk menerapkan UU TPKS secara konsisten. “Hal ini tentu untuk menghukum bagi yang mengabaikan kekerasan seksual, sehingga tercipta kehidupan yang aman dan nyaman,” ucapnya.
Pada kegiatan ini, turut menjadi narasumber Kepala DPPKBP3A Kabupaten Cirebon Hj Eni Suhaeni SKM MKes. Ia mengatakan, terdapat 59 kasus kekerasan seksual pada perempuan di tahun 2023, meningkat dari 57 kasus pada tahun 2022.