Mediacirebon.id – Anggota DPR-RI, Dapil Jabar 8 (Kota, Kabupaten Cirebon, Indramayu) Selly Andriani Gantina mengingatkan bantuan sosial (Bansos) jangan dipolitisasi Sebab program Bansos sudah ada sejak era Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY).
“Bansos itu hak warga negara jadi jangan ditarik-tarik ke ranah politik,” tegas Selly kepada wartawan usai sosialiasi program P2K2 di Kabupaten Cirebon, Selasa (30/1/2024).
Fakta di lapangan, sambung Selly, ada oknum yang mencoba memanfaatkan program Bansos seperti PKH dan BPNT. Bahkan oknum berani mengancam Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan menghentikan program tersebut.
“Ancamannya akan mencoret nama KPM jika tidak menuruti kemauan si oknum. Ini yang saya sayangkan,” ungkap Selly.
Lebih parahnya lagi, Bansos ini diklaim sebagai program desa, partai politik, calon legislatif sampai ke calon presiden. Selly mengingatkan bahwa Bansos adalah program pemerintah yang ditangani oleh Kementerian Sosial.
“Bansos itu hak KPM, murni dari pemerintah dengan dasar data yang selalu di upgrade. Jadi jangan dimanfaatkan yang tidak-tidak,” tutur Selly.
Selly juga mendapatkan laporan bahwa ada oknum yang sengaja memobilisasi KPM ke warung tertentu. Padahal setiap KPM bebas berbelanja ke toko mana pun asalkan harga sesuai dengan yang ditentukan Kemensos.
“Praktik-praktik seperti ini masih ada di masyarakat. Ada yang memang ingin memanfaatkan KPM untuk kepentingan pribadi,” katanya.
Ia pun tak segan menerjunkan aparat penegak hukum untuk menertibkan persoalan KPM ini. Selly tidak ingin momen pemilu dimanfaatkan oleh segelintir orang hanya untuk kepentingan pribadi dan golongan. (Why)