Mediacirebon.id – Sekretaris Saber Pungli RI Irjen Pol Agung Makbul sosialiasi Peraturan Presiden No 87 Tahun 2016 tentang tugas dan kewenangan Satgas Saber Pungli di Aula BKPSDM, Kecamatan Sumber, Jumat (1/10/2021).
Dia berharap usai kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Cirebon bisa mengurangi pungli yang dilakukan oknum pelayan publik.
“Sudah izin izin Kementerian dari Politik Hukum dan HAM (Kemenkopolhukam) yang berdasarkan intruksi Presiden Joko Widodo,” kata dia.
Agung mengatakan, praktik pungli yang dirasakan oleh masyarakat mulai dari lahir hingga mati yakni, akta kelahiran, bidang pendidikan, perizinan dan sertifikat, mencari pekerjaan, skep jabatan, buku nikah, surat pensiun, dan surat kematian.
Pengawas Mapi Saber Pungli, Budi Suryo Santoso mengatakan, masyarakat harus berani melaporkan bila menemukan adanya praktik pungli. Ia menyebutkan, tim ini bergerak secara independen untuk kepentingan masyarakat.
“Kami juga membantu Satgas Saber Pungli melakukan pencegahan. Bagi yang ingn melapor bisa di https://saberpungli.id/,” katanya.
Menurut Bupati Cirebon, Drs Imron M.Ag, perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, serta efisien untuk menimbulkan efek jera kepada siapapun yang melakukan praktik pungli.
“Masih adanya laporan masyarakat di Kabupaten Cirebon terhadap praktik pungli, membuat unit pemberantasan berkoordinasi dengan tim saber pungli provinsi untuk mengambil sikap tegas, konsisten, dan tidak main-main,” kata Bupati Cirebon.
Namun, lanjut Imron, publik masih menilai Satgas Saber Pungli masih kurang efektif. Melalui sosialisasi ini, diharapkan masyarakat paham kalau pemerintah terus berkomitmen memberantas praktik pungli.
“Semoga ini dapat dijadikan gerakan moral dan kultural bagi seluruh Aparat Sipil Negara Kabupaten Cirebon. Birokrasi harus bersih, profesional, berintegritas, berkomitmen kepada peningkatan kualitas pelayanan,” ujarnya. [Why]