Mediacirebon.id – Besaran tunjangan DPRD kerap dipersepsikan berlebihan jika dilihat secara parsial per item. Namun jika dibaca secara utuh dan dihitung secara realistis, angkanya masih berada dalam batas kewajaran dan pastinya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta mengikuti regulasi yang ada. Dan sesuai ketentuan bahwa Tunjangan DPRD Kota tidak dapat melampaui Tunjangan DPRD Provinsi.
Polemik saat ini problemnya sering kali ada pada cara pandang yang sepotong-sepotong, bukan pada keseluruhan struktur pendapatan dan beban yang melekat pada jabatan tersebut.
Pemerhati Politik Kota Cirebon Supriyadi mengatakan, sudah menjadi rahasia umum untuk menjadi anggota DPRD Kota Cirebon bahwa biaya politik yang harus dikeluarkan sangat besar. Angka minimal yang sering disebut mencapai sekitar Rp1 miliar hingga 2 miliar, dan itu pun belum menjamin terpilih.
Fakta ini seharusnya menjadi bahan refleksi bersama, bahwa mahalnya ongkos politik tidak bisa dilepaskan dari jargon “wani piro” yg masih melekat di masyarakat. Jika kita fair menilai paradigma inipun harus meniadi refleksi bersama.
Jika kita menggunakan pendekatan perhitungan sederhana dirata-ratakan Rp1,5 miliar yang dikeluarkan oleh caleg sebagai “modal politik”untuk mengikuti kontestasi pileg, seandainya modal itu tidak digunakan untuk kontestasi dan hanya disimpan dalam deposito dengan bunga sekitar 7% per tahun, maka dalam 5 tahun nilainya bisa berkembang menjadi sekitar Rp2,025 miliar. Artinya, ada opportunity cost yang nyata di situ.
Di sisi lain, jika seorang anggota dewan menerima sekitar Rp60 juta per bulan selama 5 tahun masa jabatan, totalnya mencapai Rp3,6 miliar. Ketika dikurangi dengan nilai biaya politik yang telah berkembang tadi (Rp2,025 miliar), tersisa sekitar Rp1,575 miliar.
“Jika dibagi selama 5 tahun, setara dengan sekitar Rp26,25 juta per bulan. Namun angka itu belum mencerminkan pendapatan bersih,” jelasnya kepada wartawan, Sabtu (18/7/2026)
Dalam praktiknya, anggota dewan juga menanggung biaya maintenance relawan atau tim pendukung maupun cost poliyipolitik kepartaian yang jika diasumsikan minimal Rp 10 juta per bulan, maka tersisa sekitar Rp16,25juta.
Dari perspektif ini, terlihat bahwa angka yang semula tampak besar menjadi jauh lebih proporsional ketika dihitung secara komprehensif.
Kemungkinan juga muncul di benak pertanyaan “kenapa mesti mencampur adukan antara modal nyaleg dengan tunjangan ? Poinnya bukan “mencampuradukkan”, tapi menempatkan tunjangan dalam konteks realitas politik yang utuh. Tunjangan adalah angka formal di atas kertas, sementara modal politik adalah fakta di lapangan. Kalau dua hal ini dipisahkan total, analisisnya jadi terasa normatif tapi tidak membumi.
Ada beberapa alasan kenapa keduanya relevan untuk dibaca bersama:
1.Jabatan politik berbeda dengan jabatan karier
Untuk ASN, masuk sistem tidak perlu biaya besar. Sementara dalam politik elektoral, ada “entry cost” yang tinggi. Ini bukan pembenaran, tapi realitas yang tidak bisa diabaikan ketika membahas kompensasi.
2.Untuk melihat gambaran riil, bukan angka kotor
Publik sering melihat angka Rp60 juta/bulan sebagai “take home pay”. Padahal dalam praktiknya, ada beban politik, sosial, dan operasional yang ikut melekat. Membandingkan dengan modal politik membantu menunjukkan bahwa angka tersebut bukan sepenuhnya pendapatan bersih.
3.Sebagai kritik sistem, bukan pembenaran
Justru dengan memasukkan variabel cost politik, kita sedang menunjukkan bahwa sistem kita mahal dan tidak sehat. Ini mengarah pada satu kesimpulan: yang harus dibenahi adalah sistem pemilunya, bukan sekadar memperdebatkan besar kecilnya tunjangan.
4.Mengembalikan tanggung jawab ke publik juga
Mahalnya ongkos politik tidak berdiri sendiri. Ada relasi dengan perilaku pemilih dan budaya elektoral ini merupakan ekosistem bersama.
Jadi, bukan soal mencampuradukkan, melainkan melihat satu ekosistem secara utuh. Kalau hanya membahas tunjangan tanpa konteks, kita berisiko menyederhanakan persoalan. Sebaliknya, kalau hanya bicara mahalnya politik tanpa transparansi tunjangan, juga tidak adil.
Diskusi yang sehat justru berada di tengah: transparansi tunjangan tetap penting, tapi kesadaran bahwa biaya politik itu mahal dan tidak pasti juga tidak boleh diabaikan.
Dan diskusi soal besaran tunjangan seharusnya tidak berhenti pada angka nominal semata, tetapi juga mempertimbangkan struktur biaya politik dan realitas kerja yang dihadapi anggota dewan, serta mendorong perbaikan sistem pemilu agar tidak terus dibebani ongkos politik yang mahal dan tidak pasti.
