Mediacirebon.id – Sekda Kabupaten Cirebon, Hendra Nirmala mengingatkan perangkat daerah yang menerima anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) harus sesuai aturan. Pasalnya anggaran ini tahun 2025 terpaksa diparkir di kas daerah lantaran menjalankan gagal program
Hendra menyampaikan hal ini saat rapat Koordinasi Pengunaan DBH-CHT Tahun Anggaran 2025 bersama seluruh perangkat daerah di Ruang Paseban Setda Kabupaten Cirebon, Kamis (25/6/2026)
“Saya titipkan, penggunaan dana DBH-CHT 2026 ini agar disesuaikan dengan visi misi, dengan RPJMD, dengan restra masing-masing penerima manfaat, penerima DBH-CHT tahun 2026,” ujarnya.Hendra.
Hendra Nirmala mengatakan, dalam rapat koordinasi kali ini membahas tentang evaluasi penggunaan DBH-CHT tahun 2025 dan membahas rencana penggunaan DBH-CHT tahun 2026.
“Jangan sampai ada dobel program, penggunaan anggaran harus sesuai aturan dan pelaporan berdarkan yang dilaksanalan di masing-masing perangkat daerah,” jelas Hendra.
Menurut Hendra, koordinasi antar perangkat daerah wajib dilakukan untuk mencegah overlapping program kegiatan. Sehingga ke depan tidak ada lagi temuan baik oleh APIP maupun aparat penegak hukum.
“Buat inovasi yang bisa langsing menyentuh ke masyarakat. Jangan hanya menjalankan tugas namun nantinya harus berurusan dengan penegak hukum,” tegasnya.
Sementara itu, Silpa DBH-CHT, Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Cirebon, Dadang Priyono, mengungkapkan, Hal ini disebabkan karena gagalnya pembibitan petani tembakau, sehingga tidak terserap.
Selain itu, Silpa juga dari pemberian BPJS Ketenagakerjaan, jaminan asuransi ketenagakerjaan, baik jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian untuk para nelayan.
“Ketika data itu kan ada validasi, verval. Ketika tidak bisa melewati verval, semisal angkanya sudah ditetapkan, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan untuk diverval ada yang tidak layak, ya sudah kami tidak diberikan dan jadi Silpa,” ujarnya.
