Mediacirebon.id –Pemerintah Kota Cirebon bersama Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Indonesia (APJATEL) menandatangani kesepakatan tentang Penataan dan Pengembangan Jaringan Infrastruktur Pasif di Kota Cirebon.
Penandatanganan dilakukan langsung oleh Walikota Cirebon, Effendi Edo, di Ruang Prabayaksa Gedung Sekretariat Daerah Kota Cirebon, Selasa (3/11/2026)
Walikota Cirebon, Effendi Edo, menyampaikan bahwa penandatanganan kesepakatan tersebut merupakan langkah awal untuk memastikan program penataan dapat segera direalisasikan.
Setelah kesepakatan bersama atau MoU ditandatangani, tahapan selanjutnya akan dilanjutkan melalui kerja sama operasional (KSO) antara pihak-pihak yang terlibat.
“Harapan kami, program ini bisa berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi Kota Cirebon. Setelah MoU ini, kita akan masuk ke tahap KSO agar pelaksanaannya bisa segera dilakukan,” ujar Wali Kota.
Walikota menegaskan, program penataan kabel tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Seluruh kebutuhan pembiayaan pekerjaan menjadi tanggung jawab APJATEL bersama para operator telekomunikasi.

Dari sisi pelaksanaan, penataan tahap awal akan difokuskan pada sejumlah jalan protokol dengan panjang penanganan sekitar 12 kilometer. Pekerjaan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing operator.
Setelah kawasan jalan protokol tertangani, program selanjutnya akan diperluas ke wilayah permukiman. Salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah mengurangi banyaknya tiang provider yang berdiri berdekatan di lingkungan warga.
Ke depan, jaringan dari sejumlah operator diharapkan dapat disatukan melalui penggunaan tiang bersama, sehingga tidak lagi ditemukan lima hingga tujuh tiang provider yang berdiri berjejer di satu kawasan.
Adapun penataan ini diarahkan untuk menggunakan sistem ducting atau penempatan jaringan kabel melalui jalur khusus. Dengan sistem tersebut, kabel telekomunikasi nantinya dapat ditempatkan secara lebih teratur dan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada bentangan udara.
Ketua Koordinator Wilayah Jawa Barat APJATEL, Yudiana Arifin mengatakan, perapian kabel belum cukup untuk menyelesaikan persoalan. Oleh sebab itu, program penataan akan dilanjutkan dengan relokasi jaringan melalui sistem ducting agar keberadaan kabel di ruang publik dapat ditata secara lebih menyeluruh.
Ia menilai, langkah tersebut juga berkaitan erat dengan aspek keselamatan masyarakat. Sejumlah kejadian kecelakaan akibat kabel yang tidak tertata, termasuk insiden warga yang tersangkut kabel di Bandung, menjadi pengingat bahwa persoalan ini perlu mendapat perhatian serius dan penanganan bersama.
