Mediacirebon.id – Komisi I DPRD Kota menggelar rapat kerja bersama Kantor ATR/BPN Kota Cirebon dengan pokok bahasan pembuatan sertifikat hak milik (SHM) dalam prorgram rutilahu, Kamis (7/9/2023), di ruang rapat Griya Sawala gedung DPRD.
Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Dani Mardani SH MH mengatakan sertifikat SHM adalah syarat penting untuk mendapatkan bantuan rutilahu. Oleh karena itu Komisi I bekerjasama dengan Kantor ATR/BPN untuk mempermudah proses pembuatan dokumen tersebut.
Kabar baiknya, lanjut Dani, biaya sertifikasi tidak semahal yang diperkirakan, terutama untuk lahan di bawah 500 meter persegi.
Jadi untuk lahan yang di bawah 500 meter saja itu mungkin hanya Rp1 juta. Rata-rata rumah tidak layak huni antara 100-150 meter. Nilainya hanya Rp200 ribu hingga Rp300 ribu,” kata Dani usai rapat.
Dani menilai angka sebesar itu tidak terlalu memberatkan, karena biaya sertifikasi tersebut dibebankan untuk penerimaan negara bukan pajak.
“Biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk membayar penerimaan negara bukan pajak,” ujar Dani.
Sementara itu Kasi Survei Pengukuran Pemetaan Kadastral Kantor ATR/BPN Kota Cirebon, Odan Rohana, menyatakan bahwa Komisi I DPRD Kota Cirebon telah meminta bantuan dalam menerbitkan sertifikat SHM ini. Pihaknya bersedia membantu, tetapi dengan memastikan prosedur sesuai ketentuan yang berlaku.
Proses pembuatan SHM untuk program rutilahu, sambungnya, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sertifikat tanah biasa, asalkan dokumen lahan atau hunian warga tersebut jelas.
Minimalnya, selama tanah calon penerima Rutilahu tidak bermasalah dan riwayat tanahnya dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, penerbitan SHM bisa diproses.
“Selama tanahnya tidak bermasalah, riwayat tanahnya bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi maka bisa dibuatkan sertifikat,” katanya.