Close Menu
  • Utama
  • Wakil Rakyat
  • Serba Serbi
  • Ekbis
  • Kriminal
  • Viral
  • Wisata & Kuliner
  • Opini
Facebook X (Twitter) Instagram
Media Cirebon
Facebook X (Twitter) Instagram
SUBSCRIBE
  • Utama
  • Wakil Rakyat
  • Serba Serbi
  • Ekbis
  • Kriminal
  • Viral
  • Wisata & Kuliner
  • Opini
Media Cirebon
Home » PPPK Ditarik ke Pemerintah Pusat Tahun 2027 Masih Wacana

PPPK Ditarik ke Pemerintah Pusat Tahun 2027 Masih Wacana

Wednesday, 7 October 2026
Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran di DPRD Kota Cirebon berkunjung ke Kementerian pan-RB.
Share
Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link

Mediacirebon.id – Rencana pemerintah pusat menanggung gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masih belum pasti. Hasil konsultasi

Informasi tersebut disampaikan saat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran di DPRD Kota Cirebon berkunjung ke Kementerian pan-RB.

“Baru tahap wacana jadi belum pasti, Pemerintah pusat masih mencari formula yang tepat mengenai hal itu,” kata Ketua TAPD yang juga Sekretaris Daerah Kota Cirebon Iing Daiman, Rabu (7/10/2026)

Masih kata Iing, pihak Kemenpan RB mengakui banyak pemerintah pusat konsultasi mengenai rencana pemerintah pusat ini. Mengingat seluruh daerah tengah mengalami turbulensi anggaran.

“Kebijakan efisiensi dengan penurunan dana transfer ke daerah diterapkan besar-besaran di tahun 2026 membuat pemerintah daerah harus putar otak,” ungkap Iing.

Lihat Juga :  Masih Buang Sembarangan, Sampah Menumpuk di Sungai Kedungpane

Terlebih jumlah PPPK penuh waktu mencapai 2.016 orang dan PPPK paruh waktu 1.567 orang. Dengan jumlah yang banyak tentunya menjadi beban APBD Kota Cirebon.

“Meski fiskal tengah tidak baik-baik saja, namun kami tetap memberikan hak kepada PPPK sesuai aturan yang berlaku.

Oleh karena itu, TAPD mengalokasikan anggaran PPPK dalam rancangan APBD 2027. ” Kami tetap alokasikan sampai ada kabar baik dari pemerintah pusat,” tuturnya.

Terpisah, Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Cirebon, Agung Supirno mengatakan bahwa konsultasi ke Kemenpan RB untuk memastikan postur belanja untuk tahun 2027.

Lihat Juga :  Disnaker Kota Cirebon Putuskan UMK 2024 Rp 2,533.000

“Kita perlu kepastian, apakah untuk 2027 belanja pegawai untuk PPPK masih di daerah atau tidak, dan setelah dikonsultasikan memang masih,” ungkap Agung.

Namun kata Agung, PPPK ditarik pe pemerintah pusat masih tahap wacana. Jika pun nanti dicabut ke pemerinyah pusat hanya bagi tenaga kesehatan (Nakes) dan tenaga pengajar atau guru.

“Nanti guru ditarik ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, untuk nakesnya ke Kemenkes, seperti PPPK para petugas pendamping PKH yang saat ini dibawah Kemensos,” kata Agung.

Share. Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link

Related Posts

Ruang Digital Anak Perlu Pendampingan Orang Tua

Tuesday, 17 November 2026 Utama

Tebing Tambang Pasir Ilegal di Argasunya Longsor, 1 Pekerja Tewas

Monday, 16 November 2026 Utama
Terbaru
  • Ruang Digital Anak Perlu Pendampingan Orang Tua
  • Tebing Tambang Pasir Ilegal di Argasunya Longsor, 1 Pekerja Tewas
  • Dishub Klaim Kanaliasi Sukses Urai Kemacetan di Jalan Siliwangi
  • Zebra Lodaya 2026 Dimulai, Awas Pelanggar Lalin Ditilang Elektronik
  • “Stasiun Bernyanyi”, Sulap Plaza Stasiun Cirebon Jadi Ruang Kreatif dan Promosi
  • RS Telogorejo Gelar Edukasi Medis di Cirebon, Ini yang Disampaikan
Media Cirebon
Facebook X (Twitter) Instagram
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
© 2026 PT Media Cirebon Kreatif.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.