Close Menu
  • Home
  • Utama
  • Pilkada 2024
  • Kriminal
  • Serba Serbi
  • Ekbis
  • Wakil Rakyat
  • Viral
  • Opini
  • Wisata & Kuliner
Facebook X (Twitter) Instagram
Media Cirebon
Facebook X (Twitter) Instagram
SUBSCRIBE
  • Home
  • Utama
  • Pilkada 2024
  • Kriminal
  • Serba Serbi
  • Ekbis
  • Wakil Rakyat
  • Viral
  • Opini
  • Wisata & Kuliner
Media Cirebon
Home » Pendataan Warga Miskin, Terkendala Anggaran
Wakil Rakyat

Pendataan Warga Miskin, Terkendala Anggaran

Friday, 7 October 2022
Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link
Pendataan Warga Miskin cirebon
Kepala Dinsos Kota Cirebon Dra Hj Santi Rahayu MSi bersama dengan Sekretaris, Drs Tris Prayudi. (Ist)
Share
Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link

Mediacirebon.id – Keterbatasan anggaran, jadi penyebab data warga miskin di Kota Cirebon tidak akurat. Padahal pendataan sangat penting karena berkaitan dengan penyaluran bantuan pemerintah.

Sekretaris Dinsos Kota Cirebon, Tris Prayudi mengakui, pendataan warga miskin dilakukan setahun sekali. Jumlah warga miskin mencapai 227 ribu jiwa, termasuk yang terdampak Covid-19.

“Pandemi Covid-19 warga miskin bertambah. Faktor utamanya mereka kena PHK,” kata Tris, Jumat (7/10/2022).

Tris juga mengakui, idelnya pembaruan data warga miskin dilakukan setiap bulan. Namun anggaran yang terbatas, sehingga hanya setahun sekali.

Lihat Juga :  Rapat Dengar Pendapat, Komisi III DPRD Terima Aspirasi Forum LKS

“Tahun depan kita juga akan melakukan pembaruan data kembali,” tuturnya.

Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon, Andi Riyanto Lie SE mengatakan, jumlah warga miskin yang disampaikan iterlalu banyak. Sehingga melakukan verifikasi dan validasi agar lebih akurat.

“Dari jumlah itu berarti 70 persen warga Kota Cirebon masuk kategori miskin. Karena jumlah penduduk Kota Cirebon saja 336 ribu jiwa. Makanya kami ingin data yang akurat agar program dinas berdasarkan data,” katanya.

Andi melanjutkan, bahwa setiap program Dinsos Kota Cirebon harus base on data, baik jumlah warra miskin, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) hingga jumlah disabilitas yang perlu dibantu.

Lihat Juga :  Komisi II Sesalkan Peran BPKPD Belum Maksimalkan Tapping Box kepada Wajib Pajak

“Oleh sebab itu, pembaruan data idealnya setiap bulan, tetapi terbatas anggaran. Kalau kurang anggarannya kita upayakan ditambah. Karena Komisi III ingin seluruh anggaran pemda diperuntukan bagi warga,” ucapnya. (Why)

Share. Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link
Previous ArticleAnies-AHY Bertemu, Sampaikan Ini ke Kader Partai Demokrat
Next Article Tanggal Cantik, 8 Bayi Lahir di RSIA Cahaya Bunda

Related Posts

Rawan Ambruk, Rekomendasi Komisi II DPRD Disnaker Pindah Kantor

Tuesday, 27 January 2026 Wakil Rakyat

Satpol PP Bahas Penertiban Bangunan Liar di Sempadan Sungai

Sunday, 25 January 2026 Wakil Rakyat

Komisi II Minta DUPTR Fokus Tangani Banjir dan Infrastruktur Tahun 2026

Wednesday, 21 January 2026 Wakil Rakyat
Media Cirebon
Facebook X (Twitter) Instagram
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
© 2026 PT Media Cirebon Kreatif.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.