Mediacirebon.id– Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menantang pemerintah daerah khususnya Kabupaten Cirebon menurunkan kemiskinan ektrem hingga 0 persen. Hal tersebut sejalan dengan arahan presiden Prabowo beberapa waktu lalu.
Salah satu yang harus dilakukan dengan intervensi program yang melibatkan seluruh pihak. Termasuk lembaga di tingkat pusat, provinsi maupun daerah.
“Mengatasi masalah kemiskinan harus bersama-sama. Kalau terpadu, hasilnya akan lebih nyata,” kata uGus Ipul saat kunjungan ke Kabupaten Cirebon, Rabu (12/8/2025).
Selain menurunkan kemiskinan, Gus Ipul juga meminta daerah mendirikan Sekolah Rakyat. Menurutnya, saat ini pemerintah daerah telah memiliki lahan untuk pembangunan sekolah permanen, namun masih perlu proses penyiapan dan sertifikasi lahan agar bisa digunakan.
“Untuk sementara, kita butuh gedung khusus sebagai sekolah rakyat sementara. Nanti, setelah semua persyaratan lahan terpenuhi, pembangunan sekolah permanen akan dilakukan. Kementerian PU yang akan menentukan kelayakan pembangunannya,” jelasnya.
Terkait Program Keluarga Harapan (PKH), Gus Ipul menegaskan bahwa batas waktu lima tahun bukan berarti program dihentikan secara mutlak. Evaluasi akan dilakukan untuk menentukan kelanjutan bantuan.
Bagi penerima yang masih membutuhkan, seperti lansia atau penyandang disabilitas, bantuan bisa dilanjutkan. Sedangkan bagi usia produktif, mereka akan diarahkan ke program pemberdayaan.
“Bantuan sosial itu bukan sekadar memberi uang. Ada pendampingan untuk menuju pemberdayaan. Banyak penerima bansos yang berhasil mandiri, mendapat modal usaha, dan keluar dari kemiskinan,” ungkapnya.
Dengan langkah ini, Kementerian Sosial berharap kemiskinan ekstrem di Kabupaten Cirebon dapat ditekan hingga nol persen pada 2026, sejalan dengan misi nasional dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Sementara, Bupati Cirebon, H Imron mengatakan, optimis kemiskinan ekstrem di Kabupaten Cirebon bisa 0 persen. Pasalnya Mensos meminta kalau tahun 2026 mendatang kasus kemiskinan ekstrem di Kabupaten Cirebon harus selesai.
“Kita sedang melakukan pendataan, karena Pak Menteri telah membuat satu data dan nanti semua bisa satu data,” katanya.
Bahkan, Imron sudah mengintrusikan Dinas Sosial dan desa untuk mengkroscek data yang ada. “Kami ingin memperbaiki data kemiskinan di Kabupaten Cirebon,” kata Imron.
Pembaruan data kesejahteraan sosial sebagai bagian dari peralihan sistem pendataan dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) ke data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN).Tempat wisata religi
“Perubahan sistem ini diharapkan mampu meningkatkan akurasi dan efektivitas penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Cirebon,” tandasnya. (Aap)