Close Menu
  • Utama
  • Wakil Rakyat
  • Serba Serbi
  • Ekbis
  • Kriminal
  • Viral
  • Wisata & Kuliner
  • Opini
Facebook X (Twitter) Instagram
Media Cirebon
Facebook X (Twitter) Instagram
SUBSCRIBE
  • Utama
  • Wakil Rakyat
  • Serba Serbi
  • Ekbis
  • Kriminal
  • Viral
  • Wisata & Kuliner
  • Opini
Media Cirebon
Home » Pembahasan Masuk Finalisasi, DPRD Segera Tetapkan Raperda PBG Jadi Perda

Pembahasan Masuk Finalisasi, DPRD Segera Tetapkan Raperda PBG Jadi Perda

Thursday, 23 June 2022
Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link
bahas PBG
Share
Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link

Mediacirebon.id –  Pansus Raperda tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung (PBG) kembali menggelar rapat kerja bersama Tim Asistensi Pemkot Cirebon, Kamis (23/6/2022).

Raperda tersebut sudah dalam tahap finalisasi dan segera diusulkan ke pimpinan DPRD untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah.

Ketua Pansus Raperda tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Cicip Awaludin SH menyampaikan, agar perda ini nantinya bisa berjalan dengan baik, DPRD melakukan harmonisasi antar pemangku kebijakan yang terlibat urusan penyelenggaraan gedung.

Menurutnya, karena muatan raperda ini harus dipahami oleh masyarakat menyangkut kegiatan penyelenggaraan gedung, maka unsur pemerintahan harus memahami isi dan maksud dari muatan raperda ini. Khususnya, mengerti tentang kepastian hukum dan sanksi dari penyelenggaraan bangunan gedung ini.

Lihat Juga :  Sidak ke Pasar Jagasatru, Komisi II Minta Penyesuaian Tarif Parkir

“Kami mencoba mengharmonisasi stakeholder terkait yang terlibat dalam raperda ini. Kami meminta kepada Tim Asistensi, agar raperda ini harus ada ketegasan mengenai sanksi yang menjamin kepastian hukum dan kepastian iklim investasi di Kota Cirebon,” ujar Cicip usai rapat di Griya Sawala Gedung DPRD.

Politisi PDIP itu menambahkan, raperda ini tidak hanya mengatur penyelenggaraan bangunan non profit, melainkan juga bangunan komersil. Oleh karena itu, ada aturan lain yang beririsan, seperti Raperda tentang Retribusi Bangunan Gedung.

“Ada kesesuaian dengan Raperda Retribusi Bangunan Gedung, yang mengatur regulasi tentang penarikan pajak dari penyelenggaraan bangunan. Jadi (adanya raperda ini), masyarakat terlindungi, berinvestasi juga ada kepastian hukum,” katanya.

Lihat Juga :  Komisi I DPRD Terima Aspirasi Forum Posyantek Kota Cirebon

Sementara itu, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Cirebon, Drs Sumanto mengatakan, Pansus dan Tim Asistensi sudah ada kesepahaman terkait Raperda Penyelenggaraan Bangunan Gedung ini. Isi materi raperda ini sudah selaras dengan peraturan di pusat, yakni UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja.

Menurutnya, urgensi raperda ini harus ditetapkan menjadi Perda adalah karena izin mendirikan bangunan (IMB) sudah tidak berlaku lagi, karena sudah diganti dengan surat persetujuan bangunan gedung (PBG).

“Setelah ini, kami dengan pansus akan menggelar konsentrasi, selanjutnya mengusulkan raperda ini ditetapkan melalui rapat paripurna,” katanya.

Share. Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link

Related Posts

DPRD Layangkan Surat Rekomendasi ke RSD Gunung Jati, Minta Manajemen Diperbaiki

Monday, 2 November 2026 Utama

Komisi III DPRD: Terima Kasih Pihak yang Bantu Korban Keracunan MBG

Thursday, 22 October 2026 Wakil Rakyat
Terbaru
  • Ranting Kesenden Jadi Juara Liga Mini Soccer Piala Walikota Cirebon
  • HUT ke-55 KORPRI, Pemkot Cirebon Gelar Kompetisi Esport
  • Foto Mantan Wapres Gibran Masih Tergantung di Penjual Figura
  • Ruang Digital Anak Perlu Pendampingan Orang Tua
  • Tebing Tambang Pasir Ilegal di Argasunya Longsor, 1 Pekerja Tewas
  • Dishub Klaim Kanaliasi Sukses Urai Kemacetan di Jalan Siliwangi
Media Cirebon
Facebook X (Twitter) Instagram
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
© 2026 PT Media Cirebon Kreatif.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.