Mediacirebon.id – Komisi 2 DPRD Kota Cirebon memediasi persoalan pasar darurat Kanoman yang ada di halaman Keraton. Mediasi berlangsung di ruang Griya Sawala, kantor DPRD Kota Cirebon, Kamis (15/10/2026)
Komisi 2 memanggil perangkat daerah terkait, pedagang pasar, perwakilan Sultan Saladin dan pihak ketiga yang akan mengelola Pasar Kanoman. Dalam rapat terkuak Pasar darurat Kanoman belum mengantongi izin.
Mediasi menyusul adanya keberatan dari pihak Sultan Saladin dengan berdirinya pasar darurat Kanoman di halaman keraton. Perwakilan Sultan Saladin khawatir keberadaan pasar darurat merusak jagar budaya.
Juru Bicara Keraton Kanoman Cirebon, Ratu Mawar mengatakan, pembangunan apapun di sekitar Keraton Kanoman perlu memperhatikan aturan maupun lingkungan.
“Tim cagar budaya juga menekankan perlunya kajian sebelum aktivitas pembangunan dilakukan di kawasan yang memiliki status cagar budaya,” kata Mawar.
Masih kata Ratu Mawar, Sultan Kanoman XII, Sultan Mohammad Saladin, belum memberikan izin karena belum ada komunikasi yang dinilai memadai dari pihak pelaksana usaha terkait rencana pembangunan tersebut.
“Pembangunan di kawasan cagar budaya tidak bisa dilakukan begitu saja. Harus ada kajian dan pemenuhan ketentuan yang berlaku,,” jelasnya.
Ratu Mawar menilai, persoalan perizinan dan kajian cagar budaya merupakan dua hal mendasar yang harus diselesaikan sebelum pembangunan dilanjutkan.
Ia juga mengingatkan para pedagang agar memahami status perizinan pasar darurat sebelum memutuskan mengeluarkan biaya untuk menempati lapak.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cirebon Icip Suryadi mengaku, belum pernah mendapat pengajuan izin dari pengelola Pasar darurat Kanoman yakni PT Kodiran.
“Kami belum pernah menerbitkan izin atau pengajuan dari perangkat daerah untuk menerbitkan izin Pasar Darurat Kanoman,” kata Icip kepada wartawan.
Hasil rapat, Komisi 2 DPRD Kota Cirebon merekomendasikan penghentian sementara pembangunan pasar darurat di kawasan Keraton Kanoman.Berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam RDP, dokumen perizinan belum lengkap, termasuk belum adanya produk perizinan yang diterbitkan DPMPTSP.
“Fokus kami bukan pada siapa yang mengajukan surat atau siapa yang sedang berselisih. Kami ingin memastikan pembangunan yang berlangsung di lapangan berjalan sesuai aturan, terutama menyangkut perizinan yang harus dipenuhi,” ujarnya.
Handarujati menegaskan, rekomendasi penghentian sementara bukan bentuk penolakan terhadap investasi maupun rencana revitalisasi pasar. Namun, seluruh proses pembangunan harus mengikuti ketentuan administratif dan aturan yang berlaku.
