Mediacirebon.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumpulkan seluruh pejabat eselon 2 di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon di kantor Setda, Selasa (21/7/2026)
KPK memberikan peringatan dini atau early warning bagi pejabat di Pemkot Cirebon terhadap potensi ancaman tindak pidana korupsi.
“Kehadiran kami di sini pertama memberikan early warning tentang ancaman atau bahaya tindak pidana korupsi, dan yang kedua bagaimana cara mencegahnya serta bagaimana mitigasinya,” kata Ketua Tim Korsup Wilayah II KPK, Arief Nurcahyo.
Kasus korupsi di pemerintahan kerap terjadi akibat tidak adanya sinkronisasi antar penyelenggara pemerintah. Baik sejak perencanaan, penganggaran sampai pengadaan barang dan jasa.
“Yang kita khususkan pada hari ini terkait dengan bagaimana proses perencanaan, kemudian penganggaran APBD, pelaksanaan program kegiatan, dan terutama bagaimana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tahun ini maupun yang akan direncanakan di tahun depan,” jelas Arief.
Arief menekankan keselarasan antara proses perencanaan pemerintah daerah dengan pokok-pokok pikiran DPRD dan kegiatan legislatif lainnya.
Menurut Arief, hal tersebut penting agar seluruh usulan dan program dapat terintegrasi dengan baik dalam Renstra maupun Renja perangkat daerah.
“Bagaimana nanti bersinergi masuk di dalam Renstra atau Renja OPD. Bagaimana keselarasan antara eksekutif dan juga legislatif,” ujarnya.
Selain keselarasan program KPK meminta Pemkot Cirebon transparan dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, upaya pencegahan akan berjalan efektif jika pemkot terbuka kepada publik.
“Kalau ingin bagaimana upaya pencegahannya, berarti Bapak dan Ibu juga harus memberikan penjelasan apa yang sudah dilakukan, apa hambatannya, dan lain-lain. Sehingga atensi maupun rekomendasi yang diberikan juga sesuai,” tuturnya.
Sementara itu, Walikota Cirebon Effendi Edo menyoroti hasil evaluasi Monitoring Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) KPK Tahun 2025.
Dari delapan area intervensi, sejumlah sektor masih menjadi perhatian serius, terutama perencanaan dengan capaian 54,7 persen, pengelolaan barang milik daerah 60,9 persen, serta optimalisasi pajak daerah 66,3 persen.
Wali Kota menegaskan, hasil evaluasi tersebut harus menjadi perhatian bersama seluruh perangkat daerah. Ia meminta agar capaian tersebut tidak hanya dilihat sebagai angka, tetapi menjadi dasar untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh.
