Mediacirebon.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon sebagai salah satu daerah paling proaktif dalam mendukung pembangunan perumahan rakyat.
“Saya melihat wali kotanya sangat proaktif dalam mendukung sektor perumahan. Banyak perizinan dipermudah, tapi tetap mengikuti aturan,” ujar Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara saat kunjungan kerja ke Kota Cirebon.
Ara menambahkan, langkah cepat dan koordinatif yang dilakukan Pemkot Cirebon menjadi contoh sinergi positif antara pemerintah daerah dan pusat dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Sementara itu, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menyoroti tantangan utama Pemkot dalam menyediakan hunian layak bagi warga. Berdasarkan data Pemkot, dari 90.749 kepala keluarga, masih terdapat backlog sebesar 11.179 unit atau sekitar 12,31% keluarga yang belum memiliki hunian tetap.
Selain itu, kebutuhan rumah baru tiap tahun diperkirakan mencapai 4.400 unit akibat pertumbuhan kelompok usia produktif.
“Karena itu, kami bergerak cepat dan menyambut baik Program 3 Juta Rumah, berusaha memfasilitasi secara maksimal. Hingga 2025, tercatat 23 proyek perumahan subsidi berhasil menambah 3.238 unit hunian di Cirebon,” ungkapnya.
Dukungan Pemkot Cirebon juga terlihat dari kemudahan regulasi, seperti implementasi SKB 3 Menteri untuk pembebasan PBG dan BPHTB bagi MBR. Contohnya, Proyek Keandra Park Tahap II membangun 538 unit rumah MBR, dan 13 permohonan pembebasan BPHTB telah dikabulkan dengan total keringanan mencapai Rp55.900.000.
Pemkot juga berfokus pada pengentasan Rutilahu dengan dukungan pendanaan dari berbagai sumber. Diantaranya dari APBN yakni Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk 49 unit rumah di Kelurahan Argasunya, Kalijaga, Harjamukti, dan Pulasaren, masing-masing Rp20 juta.
Kemudian dari APBD Provinsi berupa Bantuan Rutilahu untuk 60 unit di Panjunan dan Kesenden, masing-masing Rp20 juta. Lalu dari APBD Kota Cirebon bantuan RTLH untuk 162 unit, dan hingga Agustus 2025, 117 unit telah terealisasi.
Meski banyak capaian positif, Wali Kota menekankan masih ada tantangan, khususnya terkait Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU). Dari 147 perumahan, 128 belum menyerahkan aset PSU kepada Pemkot, padahal penyerahan ini vital untuk perawatan lingkungan dan keberlanjutan permukiman.
“Semoga arahan dan dukungan Bapak Menteri dapat membantu kami mengatasi tantangan ini. Mari kita jaga semangat gotong royong, perkuat kolaborasi antara Pusat, Provinsi, dan Daerah, sehingga Kota Cirebon yang Setara dan Berkelanjutan dapat terwujud,” tutupnya. (Why)