Mediacirebon.id – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cirebon belum menerima aturan secara detail terkait kebijakan Pemerintah Provinsi Jabar menggratiskan pasien tanpa jaminan BPJS Kesehatan.
Hingga kini dinkes masih menunggu terbitnya keputusan Gubernur Jabar mengenai kebijakan tersebut. Tiga rumah sakit masuk dalam skema kebijakan tersebut yakni RSUD Waled, RSUD Arjawinangun, dan RSUD Sidawangi.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Hj Eni Suhaeni, mengatakan, detal kebijakan untuk memastikan layanan kesehatan bagi pasien tanpa jaminan BPJS Kesehatan sesuai harapan Pemerintah Provinsi Jabar.
Meski nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) telah dilakukan namun kami masih menunggu petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis),” kata Eni kepada wartawan, Senin (12/10/2026)
Bukan hanya Juklak dan Juknis, Pemerintah daerah juga harus menghitung kebutuhan anggaran untuk membiayai pelayanan tersebut. Sebab alokasi anggaran ini di luar skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan pembiayaan BPJS Kesehatan.
“Pembiayaan program tersebut perlu dibahas bersama sejumlah perangkat daerah, terutama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) serta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD),” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Utama RSUD Arjawinangun, dr Bambang Sumardi, menjelaskan, rumah sakit pemerintah diminta melayani masyarakat Jabar tanpa membatasi asal daerah pasien.
“Jadi tidak hanya Kabupaten Cirebon, masyarakat Jawa Barat. Kalau ada masyarakat Indramayu mau berobat ke Cirebon tanpa BPJS, yang penting dia warga Jawa Barat, kami wajib melayani itu,” kata Bambang
Ia menambahkan, pelayanan juga mencakup pasien dalam sejumlah kondisi yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan, seperti korban pembegalan dan pasien keracunan. Warga yang kepesertaan BPJS-nya tidak aktif juga menjadi bagian dari pembahasan kebijakan tersebut.
“Pokoknya semua tidak boleh nolak, harus dilayani,” tegasnya.
