Mediacirebon.id – Anggota DPRD Kota Cirebon dari fraksi PDI Perjuangan Subagja kerap mendapatkan laporan orang tua terkait biaya sekolah negeri. Terakhir dia menerima keluhan dari salah satu orang tua murid di SMP Negeri.
Orang tua mengeluh dengan biaya seragam sekolah sebesar Rp Rp. 2.255.000. Biaya tersebut belum termasuk iuran gedung, kegiatan ekstra kurikuler dan sumbangan untuk komite sekolah.
“Biaya yang cukup besar ini sifatnya wajib karena berkaitan dengan seragam sekolah,” katanya kepada wartawan, Senin (21/7/2025)
Nilai biaya tersebut untik satu stel seragam upacara, satu stel seragam kotak-kotak, satu stel seragam hari Jumat, satu stel baju olahraga, baju batik, baju adat, rompi, kartu osis hingga kartu perpustakaan. Pembelian wajib di koperasi sekolah.
“Totalnya ada 7 seragam yang harus dibeli. Sedangkan KBM hanya 6 hari. Saya menduga ada persengkongkolan jahat antara pengelola koperasi dan pihak sekolah,” jelasnya.
Pungutan-pungutan yang ada di sekolah selalu berlindung dibalik bahasa kesepakatan antara sekolah dengan pihak Komite. Bahkan, dari banyak kasus dan keluhan yang ia terima, disinyalir ada kesepakatan antara sekolah dengan Komite.
“Keluhan orang tua sepertinya tidak digubris baik oleh komite maupun pihak sekolah. Kesannya suara para orang tua yang menolak tidak sama sekali didengarkan,” katanya.
Tak tanggung-tanggung, Subagja meminta agar Komite sekolah dibubarkan, jika sama sekali tidak mengakomodir kepentingan dan suara para orang tua murid, yang nyata-nyata selalu mengeluhkan kebijakan yang berbuah pungutan tersebut.
“Komite sekolah diduga sudah join dengan pihak sekolah. Itu jangan dijadikan alasan adanya pungutan. Bubarkan saja komite sekolah, kalau keputusannya hanya memberatkan orang tua siswa, gak ada ngaruhnya, gak ada pentingnya,” tegas Subagja.
Maka dari itu, Subagja meminta pemerintah, untuk mengkaji ulang urgensi adanya Komite di sekolah, karena sampai saat ini, fungsi Komite yang harusnya menjadi wadah aspirasi para orang tua, dan penghuning dengan pihak sekolah, sudah melenceng jauh.
“Harapan saya tidak ada lagi pungutan liar, entah ganti judul jadi uang gedung, uang seragam, atau uang komite sekolah. Itu harus dihilangkan, karena banyak mengeluh soal itu. Kalau Komite tidak pro orang tua siswa, bubarkan saja,” kata Subagja. (Why)