KEJAKSAN – Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Handarujati Kalamullah meminta masyarakat tidak khawatir pemberlakuan ganjil genap. Sebab, sanksi bagi pelanggar hanya diminta putar balik.
“Yang perlu masyarakat tahu Kapolres Cirebon Kota sudah menyampaikan bahwa, sanksinya hanya diminta putar balik,” tegas dia kepada wartawan, usai menggelar pertemuan dengan Pemkot Cirebon dan Forkopimda di Griya Syawala, Kamis (12/8/2021)
Anggota DPRD juga sepakat menyerahkan sepenuhnya kebijakan ganjil genap kepada Pemkot Cirebon. Ada pun usulan yang disampaikan para anggota DPRD akan menjadi bahan evaluasi usai uji coba.
“Kami lihat perkembangan dan dampak usai uji coba. Usulan dari para anggota DPRD akan dipertimbangkan saat rapat evaluasi nanti,” katanya.
Dia tidak ingin, akibat dari banyak kendaraan diputar balik hingga menimbulkan kerumuman. Sedangkan pemberlakukan ganjil genap untuk menekan kasus Covid-19.
“Tujuan utama mengurangi kerumuman, jangan sampai jadi menimbulkan kerumuman. Ini yang harus menjadi perhatian,” tuturnya.
Politisi partai Demokrat Kota Cirebon ini menambahkan, meski ganjil genap tidak akrab bagi masyarakat Kota Cirebon namun ia yakin seiring berjalan waktu masyarakat akan beradaptasi dengan kebijakan tersebut.
“Awal PSBB dulu kritik keras disampaikan masyarakat kemudian PPKM juga, berjalan waktu masyarakat menjadi terbiasa. Termasuk ganjil genap yang akan diberlakukan pada pekan depan,” ujar dia.
Terpisah Anggota DPRD Kota Cirebon dari Partai Golkar, Agung Supirno mendukung upaya Pemkot Cirebon memberlakukan ganjil genap guna mengurangi kepadatan di Kota Cirebon.
“Saya menyepakati pemberlakuan kebijakan soal penerapan ganjil genap di Kota Cirebon. Ini upaya untuk mengurangi atau membatasi pergerakan lalulintas selama ppkm di kota cirebon,” ujarnya.
Baginya yang terpenting aktifitas ekonomi seperti Pedagang Kali Lima (PKL) dan UMKM kembali beraktifitas dan para pelaku ekonomi tidak lagi di batasi.
“Nanti ada ekpose yang disampaikan kepada legislatif. Utamanya soal analisa dan kajian lalu lintas di Kota Cirebon yang memang itu harus melibatkan DPRD,” ucap dia. [MC03]