Mediacirebon.id – Pada akhir September 2025, sebagian Masyarakat Cirebon dikejutkan dengan munculnya nama baru di salah satu fasilitas transportasi paling bersejarah. Nama Stasiun Cirebon yang selama puluhan tahun melekat dalam ingatan masyarakat tiba-tiba berubah menjadi Stasiun Cirebon BT Batik Trusmi. Perubahan itu merupakan bagian dari kerja sama hak penamaan (naming rights) antara PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 3 Cirebon dengan BT Batik Trusmi, sebuah perusahaan batik dan pariwisata yang berkembang pesat di Kabupaten Cirebon.
Secara bisnis, langkah tersebut sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Praktik naming rights telah lama diterapkan di berbagai negara sebagai strategi komersialisasi aset publik. Di Indonesia, sejumlah stasiun, halte, stadion, dan fasilitas publik lainnya juga telah menerapkan pola serupa. Naming rights dipandang sebagai bentuk kolaborasi yang memungkinkan perusahaan memperoleh eksposur merek, sementara pengelola fasilitas mendapatkan sumber pendapatan tambahan di luar layanan utama.
Namun yang terjadi di Cirebon justru berbeda. Rencana peresmian Stasiun Cirebon BT Batik Trusmi yang dijadwalkan pada 1 Oktober 2025 akhirnya dibatalkan setelah memicu penolakan dari berbagai kalangan. Kritik datang dari Tim Ahli Cagar Budaya (TACB), budayawan, sejarawan, anggota DPRD Kota Cirebon, hingga masyarakat umum. Mereka secara bersama-sama menyuarakan keberatan melalui media sosial. PT KAI akhirnya membatalkan peresmian tersebut hanya beberapa hari sebelum pelaksanaan. Padahal, kerja sama telah dipersiapkan selama berbulan-bulan dan berbagai persiapan teknis telah mencapai tahap akhir.
Banyak pihak kemudian melihat polemik ini sebagai persoalan budaya, hukum, bahkan politik. Akan tetapi, jika diamati lebih mendalam, penulis melihat kegagalan proses Naming Rights Stasiun Cirebon sesungguhnya dapat dibaca sebagai kegagalan komunikasi strategis. Pasalnya, masalah utama bukan terletak pada konsep naming rights itu sendiri, melainkan pada bagaimana gagasan tersebut dikomunikasikan kepada publik dan para pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh terhadap keberhasilannya.
Ketika Publik Merasa Tidak Diajak Bicara
Salah satu hal yang paling menonjol dalam polemik ini adalah munculnya kritik yang relatif seragam dari berbagai kelompok masyarakat. Tim Ahli Cagar Budaya menyayangkan perubahan nama dilakukan tanpa konsultasi dan kajian yang melibatkan pemangku kepentingan budaya. Budayawan meminta agar PT KAI terlebih dahulu meminta masukan dari pihak-pihak yang memahami sejarah Cirebon. DPRD Kota Cirebon juga mempertanyakan mengapa proses tersebut berlangsung tanpa ruang diskusi publik yang memadai.
Jika dicermati, inti keberatan mereka sesungguhnya bukan hanya soal perubahan nama. Bagi penulis, keberatan tersebut adalah absennya proses komunikasi. Masyarakat tidak merasa diajak berdialog sebelum keputusan diambil. Tokoh budaya tidak merasa dimintai pandangan. DPRD tidak merasa dilibatkan dalam proses yang menyangkut identitas kota. Bahkan sebagian publik baru mengetahui perubahan tersebut setelah papan nama baru terpasang di area stasiun.
Dalam perspektif komunikasi strategis, kondisi ini menunjukkan terjadinya communication gap atau kesenjangan komunikasi antara organisasi dan lingkungan sosialnya. Organisasi merasa telah menjalankan proses sesuai kewenangannya, sementara publik merasa diabaikan dari proses pengambilan keputusan yang berdampak pada ruang publik dan identitas kolektif mereka, terhadap wilayah yang dinilai sebagai cagar budaya.
Padahal, komunikasi strategis bukan sekadar menyampaikan informasi setelah keputusan dibuat. Komunikasi strategis merupakan proses pengelolaan hubungan yang dirancang secara sadar untuk mencapai tujuan organisasi dengan mempertimbangkan persepsi, kepentingan, dan reaksi para pemangku kepentingan.
Menurut Hallahan dkk. (2007), komunikasi strategis adalah penggunaan komunikasi secara sengaja oleh organisasi untuk memenuhi misi dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas keputusan, tetapi juga oleh kualitas komunikasi yang menyertainya.
Dalam kasus Naming Right Stasiun Cirebon, keputusan bisnis mungkin telah dipersiapkan dengan baik dari sisi administrasi dan komersial. Namun, komunikasi yang mengiringinya tampak tidak memperoleh perhatian yang sama besar.
Kegagalan Memetakan Stakeholder
Salah satu konsep penting dalam komunikasi strategis adalah stakeholder mapping atau pemetaan pemangku kepentingan. R. Edward Freeman melalui Stakeholder Theory menjelaskan bahwa organisasi tidak dapat berjalan hanya dengan memperhatikan kepentingan internal. Organisasi harus memahami kelompok-kelompok yang memiliki kemampuan mempengaruhi atau dipengaruhi oleh aktivitas organisasi.
Dalam konteks polemik Naming Right Stasiun Cirebon, terdapat sejumlah stakeholder yang memiliki posisi strategis. Pertama, masyarakat Kota Cirebon sebagai pengguna dan pemilik simbolik ruang publik stasiun yang dinilai sarat sejarah dan budaya. Kedua, budayawan dan sejarawan yang memiliki legitimasi sosial dalam isu kebudayaan. Ketiga, Tim Ahli Cagar Budaya yang memiliki otoritas keilmuan terkait bangunan bersejarah. Keempat, DPRD sebagai representasi politik masyarakat. Dan Kelima, pemerintah daerah melalui dinas terkait. Terakhir, keenam adalah media massa yang memiliki kemampuan membentuk opini publik.
Jika melihat kronologi yang berkembang, sebagian besar kelompok tersebut justru muncul sebagai pihak yang memberikan kritik setelah perubahan nama tiba-tiba terjadi secara sangat cepat. Hal ini mengindikasikan bahwa proses identifikasi dan pelibatan stakeholder tidak dilakukan secara optimal.
Padahal dalam praktik komunikasi strategis modern, pemetaan stakeholder merupakan tahap awal yang sangat menentukan. Organisasi harus mengetahui siapa yang berpotensi mendukung, siapa yang berpotensi menolak, serta bagaimana strategi komunikasi yang tepat untuk masing-masing kelompok.
Dalam kerangka Strategic Stakeholder Engagement, pelibatan stakeholder bukan dilakukan ketika konflik sudah terjadi, melainkan jauh sebelum keputusan diumumkan. Tujuannya bukan semata-mata mencari persetujuan, tetapi membangun pemahaman bersama dan mengurangi risiko resistensi.
Jika sejak awal PT KAI membuka ruang diskusi dengan TACB, budayawan, DPRD, dan pemerintah daerah, kemungkinan besar polemik ini tidak berkembang sebesar yang terjadi. Bahkan jika tetap ada penolakan, setidaknya organisasi telah memiliki modal legitimasi bahwa proses konsultasi telah dilakukan secara terbuka lebih awal.
Kegagalan Mengelola Isu
Dalam teori komunikasi strategis, terdapat konsep issue management yang diperkenalkan oleh Howard Chase. Teori ini menekankan pentingnya organisasi mengidentifikasi isu potensial sebelum berkembang menjadi krisis.
Salah satu pertanyaan sederhana yang seharusnya muncul sebelum naming rights diluncurkan adalah: apakah perubahan nama stasiun berstatus cagar budaya berpotensi menimbulkan resistensi publik? Jawabannya hampir pasti iya.
Stasiun Cirebon bukan sekadar fasilitas transportasi. Ia merupakan bagian dari sejarah kota. Bahkan statusnya sebagai bangunan cagar budaya telah lama menjadi bagian dari identitas warga Cirebon. Karena itu, setiap perubahan yang menyentuh aspek simbolik bangunan tersebut memiliki potensi memunculkan sensitivitas sosial.
Dalam konteks ini, seharusnya PT KAI melakukan issue scanning jauh sebelum pengumuman dilakukan. Organisasi perlu memetakan kemungkinan reaksi masyarakat, menyusun strategi mitigasi, serta menyiapkan pesan komunikasi yang mampu menjelaskan alasan dan manfaat kebijakan.
Yang terjadi justru sebaliknya. Ketika kritik mulai muncul, organisasi terlihat lebih banyak berada dalam posisi reaktif daripada proaktif. Akibatnya, ruang percakapan publik diisi oleh berbagai interpretasi yang berkembang tanpa kendali.
Sebagian pihak mengaitkannya dengan persoalan sejarah. Sebagian menghubungkannya dengan persoalan hukum cagar budaya. Sebagian lagi menyoroti aspek monopoli simbolik terhadap industri batik Cirebon yang sebenarnya melibatkan banyak pelaku usaha.
Ketika organisasi gagal mengelola isu sejak awal, narasi publik akan dibentuk oleh pihak lain. Pada titik inilah komunikasi kehilangan fungsi strategisnya.
Komunikasi Satu Arah di Tengah Tuntutan Dialog
Analisis lain yang menarik dapat dilihat melalui model komunikasi dua arah simetris (Two-Way Symmetrical Model) yang diperkenalkan oleh James Grunig. Model ini menempatkan komunikasi sebagai proses dialog. Organisasi tidak hanya menyampaikan pesan kepada publik, tetapi juga mendengarkan, menerima masukan, dan menyesuaikan kebijakan berdasarkan umpan balik yang diterima.
Model ini dianggap sebagai bentuk komunikasi organisasi yang paling ideal karena menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dan publiknya. Dalam polemik Naming Right Stasiun Cirebon, pola komunikasi yang tampak justru lebih dekat dengan komunikasi satu arah. Organisasi telah memiliki keputusan, lalu mengumumkannya kepada publik. Setelah penolakan muncul, proses komunikasi baru berjalan dalam bentuk klarifikasi dan respons terhadap kritik.
Masalahnya, publik saat ini tidak lagi hidup dalam lingkungan komunikasi satu arah. Media sosial sangat memungkinkan masyarakat menyampaikan kritik secara cepat, membangun opini kolektif, dan memobilisasi dukungan dalam waktu singkat, dengan nama yang kita sering dengan “viral”.
Karena itu, pendekatan komunikasi yang hanya berorientasi pada penyampaian informasi semakin sulit dipertahankan. Organisasi dituntut untuk membangun dialog sejak awal proses kebijakan. Menariknya, hampir seluruh kritik yang muncul dalam kasus ini memiliki substansi yang sama: kurangnya dialog.
TACB berbicara tentang tidak adanya konsultasi. Budayawan berbicara tentang tidak adanya permintaan pendapat. DPRD berbicara tentang tidak adanya ruang diskusi. Kesamaan nada kritik tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama yang dirasakan publik bukan sekadar hasil kebijakan, tetapi proses komunikasi yang mendahuluinya.
Publik Bukan Lagi Penonton
Kesalahan berikutnya yang tampak dalam kasus ini adalah asumsi bahwa masyarakat hanyalah penerima keputusan organisasi. Dalam paradigma komunikasi modern, publik tidak lagi dipandang sebagai audiens pasif. Publik merupakan aktor yang mampu mempengaruhi arah kebijakan organisasi.
Manuel Castells dalam konsep Network Society menjelaskan bahwa kekuasaan pada era digital tidak lagi terpusat pada institusi formal. Kekuasaan juga berada pada jaringan komunikasi yang memungkinkan individu dan kelompok membangun opini bersama.
Hal ini terlihat jelas dalam polemik Naming Right Stasiun Cirebon. Perdebatan berkembang melalui media sosial, pemberitaan media massa, hingga forum-forum publik. Opini yang semula muncul dari beberapa tokoh budaya kemudian berkembang menjadi percakapan yang lebih luas. Pada akhirnya, tekanan opini publik menjadi faktor penting yang mempengaruhi keputusan organisasi untuk meninjau ulang dan membatalkan peresmian naming rights tersebut.
Fenomena ini menunjukkan bahwa komunikasi strategis tidak bisa lagi hanya berorientasi pada legalitas formal. Sebuah kebijakan mungkin sah secara administratif, tetapi tetap gagal jika tidak memperoleh legitimasi sosial. Legitimasi sosial inilah yang tampaknya kurang diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan tersebut.
Pelajaran Komunikasi Strategis dari Cirebon
Polemik Naming Right Stasiun Cirebon memberikan pelajaran penting bahwa keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan kontrak, anggaran, atau kewenangan institusi. Keberhasilan juga ditentukan oleh kemampuan organisasi membangun komunikasi yang efektif dengan lingkungan sosialnya.
Setidaknya terdapat tiga pelajaran utama yang dapat diambil. Pertama, stakeholder harus dipetakan sejak awal. Organisasi perlu mengetahui siapa saja pihak yang memiliki pengaruh terhadap keberhasilan program dan bagaimana cara melibatkan mereka dalam proses komunikasi.
Kedua, komunikasi tidak boleh dimulai setelah keputusan dibuat. Komunikasi harus menjadi bagian dari proses perencanaan kebijakan sejak tahap awal. Dan ketiga, legitimasi sosial sama pentingnya dengan legitimasi administratif. Persetujuan hukum tidak selalu berarti persetujuan publik.
Dalam konteks Cirebon, persoalan naming rights kemungkinan tidak akan berkembang menjadi polemik besar apabila sejak awal PT KAI membangun ruang konsultasi dengan pemerintah daerah, TACB, budayawan, DPRD, media, dan masyarakat. Dialog yang dilakukan jauh sebelum peluncuran dapat menjadi sarana untuk menjelaskan manfaat kebijakan, mendengar kekhawatiran publik, serta menemukan formulasi yang lebih dapat diterima bersama.
Oleh: Muhamad Syahri Romdhon
