Mediacirebon.id – Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Desa (FORKOMADES) Gombang, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon kembali mendatangi Kejaksaan Negeri Sumber, Selasa (27/10/2026). FORKOMADES mendesak Kejari mengusut tuntas indikasi penyelewengan anggaran di Pemerintahan Desa Gombang.
Kedatangan FORKOMADES ke Kejari Sumber bukan yang pertama, sebelumnya FORKOMADES melayangkan surat permohonan SP2TLP No. 05/P-SP2TLP/FKMPD/2026 pada 18 Agustus 2026 yang diterima Kejari Cirebon. Karena tidak ada tindaklanjut, perwakilan warga kembali mendatangi Kantor Kejari Cirebon pada 7 September 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Kasubsi Pidsus mengaku belum menguasai materi kasus akibat kendala teknis internal. Kejari meminta meminta waktu 14 Hari kalender untuk memberikan jawaban resmi secara lisan maupun tertulis kepada warga.
Warga kembali menyambangi Kejari pada 21 September 2026 dan diterima oleh Kasubsi Pidsus yang baru. Pejabat baru tersebut berjanji akan mempelajari kembali konstruksi hukum kasus dan menyampaikan perkembangan perkara melalui staf Pidsus.
Ketua FORKOMADES Asep Maulana menceritakan, sebelum datang ke Kejari pihaknya sudah melayangkan surat bernomor 06/P-SP2TLP/FKMPD/2026 kepada Kajari Sumber. Surat ini menuntut kepastian Surat Pemberitahuan Perkembangan Tindak Lanjut Laporan Pengaduan (SP2TLP) atas laporan KKN Desa Gombang periode Tahun Anggaran 2020–2025.
“Langkah ini jadi kelanjutan dari laporan awal bernomor 01/LAP-KKN/FKMPD/2025 tertanggal 29 Agustus 2025, serta mengawal putusan Komisi Informasi Daerah (KID) Nomor 008/XII/KID.KC-PS-A/2021,” kata Asep.
Warga minta kasus dibawa ke Pengadilan TIPIKOR karena adanya temuan audit bernilai fantastis, prosedur pengembalian uang yang janggal, dan manipulasi Musyawarah Desa. Pengusutan ini makin krusial setelah rincian audit finansial menemukan kerugian negara hingga Miliaran Rupiah
Asep merinci, dugaan korupsi pemerintah Desa Gombang antara lain penyalahgunaan aset milik desa TA 2020–2025 yang dilakukan secara diam-diam oleh Kuwu Gombang. Pengembalian uang oleh kuwu mengindikasikan adanya kerugian negara. Selain itu, keterangan Inspektorat Irbansus pada audiensi 17 Juni 2026 ada temuan penyimpangan Dana Desa TA 2022–2024 senilai Rp1,3 miliar.
Laporan ini kata Asep sudah sampai ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon. DPMD menetapkan 8 poin kewajiban mutlak untuk Kuwu Gombang. Poin tersebut mencakup penerbitan PERDES Pengelolaan Aset Desa, kajian potensi Pendapatan Asli Desa (PAD) riil ke APBDes, dan gelaran lelang terbuka sewa TKD (bengkok, titisara, serta non-pertanian) setiap tahun.
“Kuwu juga diwajibkan menyetorkan hasil sewa kios TKD ke kas desa, menyusun LPJ Dana Desa Rp1,33 miliar, menyetor pajak 7 kegiatan Dana Desa TA 2023, serta melengkapi LPJ 8 kegiatan fisik lainnya,” tambah Asep.
Warga menuntut hak transparansi sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 1999 dan PP No. 43 Tahun 2018. FORKOMADES menegaskan agar Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon menjaga tegaknya supremasi hukum tanpa kompromi.
“Publik mendesak Kejari untuk tidak melokalisasi perkara ini sebagai pelanggaran administratif belaka dan segera melimpahkan berkas laporan KKN Desa Gombang ke Pengadilan TIPIKOR,” ungkapnya.
DPMD sendiri menyatakan komitmen resmi untuk mendorong Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon menguji seluruh konstruksi perkara ini di Pengadilan TIPIKOR. Langkah penegakan hukum ini terus dikawal oleh koalisi warga melalui audiensi maraton ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon.
“Jejak Audiensi ke Kejari Cirebon dan Tuntutan Akhir FORKOMADES Partisipasi aktif masyarakat dalam ngawasin penegakan hukum merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh undang-undang,” tuturnya.
