Mediacirebon.id – Memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai standar, Komisi III DPRD Kota Cirebon menggelar rapat kerja, di Griya Sawala Gedung DPRD.
Rapat tersebut menghadirkan Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kota Cirebon, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kota Cirebon, Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pendidikan (Disdik), dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cirebon.
Memimpinja jalannya rapat, Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon Fitrah Malik SH menyampaikan,rapat tersebut merupakan langkah penting untuk memastikan pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai standar dan aman bagi penerima manfaat. Ia berharap program tersebut dapat mencapai target nihil kecelakaan atau zero accident.
“Kami mendorong agar pelaksanaan Program MBG tidak hanya berjalan baik, tetapi juga mampu mencapai zero accident. Artinya, seluruh proses distribusi dan penyajian harus benar-benar memenuhi standar keamanan,” ujarnya, Jumat (7/11/2025)
Fitrah juga menyoroti jumlah porsi yang harus disiapkan petugas di lapangan. Menurutnya, jumlah porsi yang terlalu besar berpotensi memengaruhi kinerja dan kualitas hasil kerja para petugas SPPG.
“Maka dari itu, kami merekomendasikan agar jumlahnya dibatasi maksimal 2.000 porsi per SPPG, supaya beban kerja tidak terlalu berat dan kualitas tetap terjaga. Mudah-mudahan ini bisa direspons dengan baik,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, Yusuf MPd, menegaskan bahwa rapat tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Program MBG. Ia juga menekankan pentingnya mitigasi risiko dalam pelaksanaan program, mengingat penerima manfaatnya terdiri dari anak-anak sekolah hingga ibu hamil.
“Tentu kita ingin program ini berjalan dengan sangat baik, kalau bisa zero accident. Artinya, SPPG harus bekerja sesuai standar BGN, dan tetap bersinergi dengan sejumlah stakeholder seperti Dinkes, Disdik, serta DLH,” ujar Yusuf.
Dalam kesempatan itu, Koordinator Wilayah BGN Kota Cirebon Ashar Saputra, memaparkan perkembangan pelaksanaan Program MBG di Kota Cirebon yang kini terus bertambah.
Jika pada Maret lalu baru terdapat dua SPPG yang beroperasi, maka hingga awal November jumlahnya telah mencapai 20 SPPG dari total kebutuhan 35 SPPG di lima kecamatan.
“Awal 2025 sempat dianggap lambat karena hanya ada dua SPPG hingga Juni. Namun, saat ini sudah ada 20 SPPG yang beroperasi dan 15 lainnya dalam proses,” jelasnya.