Mediacirebon.id– Pemerintah melalui BPJS Kesehatan memastikan masyarakat yang terdaftar pada kepesertaan JKN segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) mendapatkan layanan kesehatan yang optimal,
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti mengatakan bahwa penetapan peserta JKN pada segmen PBI menggunakan basis Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dengan demikian masyarakat kurang mampu merasakan layanan kesehatan yang berkualitas, tanpa dipusingkan biaya iuran bulanan.
“Kami optimalkan JKN PBI di daerah sehingga warga miskin tetap mendapatkan pelayanan maksimal,” katanya saat kegiatan Rembug Warga Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pesisir Berbasis Pesantren, Kamis (17/7/2025)
Data di PBJI Kesehatan sampai dengan 11 Juli 2025, terdapat 280,36 juta jiwa yang telah menjadi peserta JKN. Dari jumlah tersebut sebanyak 34,51 persen adalah peserta pada segmen PBI aktif, atau sebanyak 96,76 juta jiwa yang dibiayai melalui APBN.
Tidak hanya melalui APBN, Ghufron menerangkan bahwa pemerintah daerah juga berperan dalam menjamin masyarakat daerahnya melalui APBD yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing daerah. Tujuannya jelas, untuk mempertahankan predikat Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia.
“Peserta pada segmen ini berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari pekerja informal, petani, nelayan, lansia, hingga kelompok penyandang disabilitas yang secara sosial dan ekonomi dianggap memerlukan perlindungan negara di bidang kesehatan,” ucap Ghufron.
Proses penetapan peserta PBI dilakukan melalui mekanisme verifikasi dan validasi yang ketat. Ghufron menjelaskan bahwa masih terdapat kuota dalam pemenuhan peserta JKN pada segmen PBI.
Sementara itu,Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menilai akses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial wajib dinikmati seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang berada di wilayah pesisir, maupun pelosok.
“BPJS Kesehatan memiliki peran strategis untuk terus memperluas jangkauan layanan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Layanan kesehatan harus hadir untuk masyarakat, jangan sampai ada yang terhambat berobat hanya karena biaya,” tegas Cak Imin.
Menurut Cak Imin, ketika akses layanan kesehatan sudah setara bagi semua lapisan masyarakat, maka daya tahan sosial dan kualitas hidup masyarakat miskin akan ikut meningkat. Dengan demikian, target penghapusan kemiskinan ekstrem bukan sekadar wacana, tetapi bisa dicapai dengan langkah konkret.
“Tugas BPJS Kesehatan ke depan jelas, bagaimana terus menjangkau masyarakat lebih luas, lebih inklusif, lebih mudah, dan lebih cepat. Bahkan kini berbagai negara melakukan benchmark ke BPJS Kesehatan, menunjukkan bagaimana eksistensi Program JKN yang semakin diakui dunia,” tutup Cak Imin