Close Menu
  • Utama
  • Wakil Rakyat
  • Serba Serbi
  • Ekbis
  • Kriminal
  • Viral
  • Wisata & Kuliner
  • Opini
Facebook X (Twitter) Instagram
Media Cirebon
Facebook X (Twitter) Instagram
SUBSCRIBE
  • Utama
  • Wakil Rakyat
  • Serba Serbi
  • Ekbis
  • Kriminal
  • Viral
  • Wisata & Kuliner
  • Opini
Media Cirebon
Home » Bapemperda Evaluasi Perda PDRD, Soroti PBB-P2 dan Retribusi Parkir

Bapemperda Evaluasi Perda PDRD, Soroti PBB-P2 dan Retribusi Parkir

Monday, 3 November 2025
Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) bersama Komisi II DPRD Kota Cirebon menggelar rapat dengan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
Share
Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link

Mediacirebon.id – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) bersama Komisi II DPRD Kota Cirebon menggelar rapat dengan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

Rapat tersebut membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 1/2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Dalam rapat itu, dua sektor menjadi sorotan utama, yakni Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta retribusi parkir di tepi jalan umum yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cirebon.

Ketua Bapemperda DPRD Kota Cirebon, M Noupel SH MH menjelaskan, pembahasan perubahan perda tersebut difokuskan pada penyesuaian tarif agar tetap rasional dan tidak memberatkan masyarakat sebagai wajib pajak (WP).

“Ending-nya memang tetap ada kenaikan, tapi tidak memberatkan wajib pajak,” ujarnya, Senin (3/11/2025)

Noupel menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar rapat dengar pendapat untuk menampung aspirasi masyarakat sebelum dilakukan finalisasi raperda.

“Rencana selanjutnya akan dibahas intens lalu digelar public hearing, mendengar aspirasi masyarakat, dan mungkin ada revisi. Kenaikan kita batasi rata-rata 20–30 persen, karena untuk ideal itu sulit,” jelasnya.

Lihat Juga :  Reses di Kelurahan Kecapi, MHK Diminta Warga Maju E1 di Pilkada 2024

Ia juga menerangkan, kenaikan tarif akan diberlakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) serta kemampuan WP di setiap wilayah.

“Secara keseluruhan kenaikan tidak akan memberatkan. Ada WP besar yang kenaikannya signifikan, tapi secara umum tetap dalam batas wajar,” kata Noupel.

Selain PBB-P2, DPRD juga menyoroti sektor retribusi parkir yang dinilai belum menunjukkan peningkatan signifikan terhadap PAD, meski tarifnya telah disesuaikan sejak tahun 2021.

Anggota Bapemperda, Andi Riyanto Lie, mengungkapkan bahwa peningkatan pendapatan dari retribusi parkir setiap tahun masih jauh dari target.

“Padahal dari sisi tarif, tahun 2021 sudah naik 100 persen. Motor dari seribu jadi dua ribu, mobil dari dua ribu jadi empat ribu. Tapi realisasinya tetap belum maksimal,” tegasnya.

Ia mencatat, tren kenaikan retribusi parkir dari tahun ke tahun justru menurun. Pada 2020, sebelum penyesuaian tarif, realisasi mencapai Rp1,6 miliar. Namun pada 2021 setelah kenaikan tarif, hanya naik 16 persen menjadi Rp1,88 miliar.

“Memang secara nominal naik, tapi tren persentase kenaikan justru turun. Bahkan di tahun 2024 kenaikannya hanya sekitar lima persen,” jelasnya.

Lihat Juga :  Kang Hero Fokus Bina Pelaku UMKM, agar Tidak Tergerus Pengusaha

Maka dari itu, DPRD memberikan ultimatum kepada Dinas Perhubungan (Dishub) agar melakukan pembenahan sistem pengelolaan parkir dalam dua tahun ke depan.

“Kami minta Dishub bereskan sistemnya, bisa dengan melibatkan pihak ketiga sebagaimana rekomendasi sebelumnya. Kalau dua tahun tidak ada peningkatan, kami akan usulkan tarif dikembalikan seperti semula,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Cirebon, Ujianto, mengakui bahwa realisasi PAD dari retribusi parkir masih belum mencapai target.

“Tahun 2025 kami prediksi sampai akhir Desember mencapai Rp3,1 miliar dari target Rp4,6 miliar. Untuk tahun 2026 targetnya akan diturunkan menjadi Rp4 miliar,” katanya.

Ia juga menyatakan bahwa pihaknya siap melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk mengkaji potensi pendapatan dan opsi kerjasama pengelolaan parkir dengan pihak ketiga.

“Kita akan melakukan kajian potensi pendapatan parkir dan kemungkinan dikelola pihak ketiga. Saat ini ada 285 titik parkir dan 430 juru parkir yang akan kita optimalkan,” tuturnya.

Share. Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link

Related Posts

DPRD Layangkan Surat Rekomendasi ke RSD Gunung Jati, Minta Manajemen Diperbaiki

Monday, 2 November 2026 Utama

Komisi III DPRD: Terima Kasih Pihak yang Bantu Korban Keracunan MBG

Thursday, 22 October 2026 Wakil Rakyat
Terbaru
  • Ruang Digital Anak Perlu Pendampingan Orang Tua
  • Tebing Tambang Pasir Ilegal di Argasunya Longsor, 1 Pekerja Tewas
  • Dishub Klaim Kanaliasi Sukses Urai Kemacetan di Jalan Siliwangi
  • Zebra Lodaya 2026 Dimulai, Awas Pelanggar Lalin Ditilang Elektronik
  • “Stasiun Bernyanyi”, Sulap Plaza Stasiun Cirebon Jadi Ruang Kreatif dan Promosi
  • RS Telogorejo Gelar Edukasi Medis di Cirebon, Ini yang Disampaikan
Media Cirebon
Facebook X (Twitter) Instagram
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
© 2026 PT Media Cirebon Kreatif.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.