Mediacirebon.id – Komisi VI DPR-RI mendorong Kementerian Koperasi dan UKM melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) untuk memantau langsung kondisi UMKM. Sebab selama ini, mereka sulit mendapatkan bantuan akibat terkendala regulasi.
“Kami mendorong LPDB untuk turun langsung dan melihat realita sesungguhnya kondisi UMKM,” kata Anggota Komisi VI DPR-RI Herman Khaeron usai sosialisasi dana bergulir LPDB di Hotel Zamrud, Sabtu (4/11/2023).
Masih kata Kang Hero sapaan akrabnya, banyak program LPDB yang tidak diketahui pelaku UMKM. Padahal program tersebut sangat membantu dan memudahkan pelaku UMKM bahkan ultra mikro terkait permodalan usaha.
“Program yang ada di LPDB sangat bagus, sayangnya belum banyak diketahui oleh pelaku UMKM,” kata anggota DPR-RI dari dapil Jabar VIII (kota, Kabupaten Cirebon, Indramayu)
Sosialiasi ini, lanjut Kang Hero, bertujuan untuk menjelaskan, seberapa besar keterlibatan LPDB dalam permodalan kepada UMKM dan manfaat yang bisa dirasakan dari hal tersebut. Termasuk syarat dan ketentuan untuk peminjaman modal kepada lembaga pemerintah itu.
“LPDB punya website, punya media sosial dan sebagainya. Ini harus disosialisasikan kepada pelaku UMKM,” tuturnya.
Tentunya, dengan harapan, pelaku UMKM mampu mengembangkan usaha dan meningkatkan perekonomian. Pasalnya, UMKM merupakan unit usaha yang mampu menggerakkan roda penggerak ekonomi di Indonesia.
“UMKM sudah terbukti, sektor ini tidak berdampak sekali terhadap pandemi yang terjadi pada beberapa tahun lalu,” ujarnya.
Sementara itu Humas LPDB-KUMKM Kemenkop UKM, Bayu Hutomo mengatakan, dana bergulir bukan dana hibah, melainkan dana pinjaman. Proses pengajuan sangat mudah karena sudah berbasis online.
“Bagi koperasi dan pelaku UMKM yang ingin mengakses, bisa konsultasi melalui direct message (DM) di Instagram,” paparnya.
Masih kata LPDB-KUMKM memberikan pinjaman dengan bunga ringan. Sehingga sangat terjangkau bagi pelaku UMKM. “Kami berharap pengelolaan dana bergulir ini dapat sebaik mungkin untuk penguatan koperasi dan UMKM. (Why)