Mediacirebon.id – Anggota DPR-RI dari Komisi VIII Selly Andriany Gantina menyoroti Sekolah Rakyat (SR) di Kaliwadas, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon yang baru diresmikan.
Selly menilai ada keselahan memahami SR. Selain itu SR yang baru diresmikan masih minim fasilitas dan masih minim tenaga pendidik. Seharusnya sebelum diresmikan, Kementerian Sosial memastikan semua yang dibutuhkan SR sudah siap.
“SR di Kaliwadas Cirebon harus banyak dievaluasi karena tidak sesuai dengan tujuan SR yakni akses pendidikan untuk masyarakat miskin,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (7/8/2026)
Catatan Selly, mayoritas peserta didik yang diterima saat ini berasal dari keluarga penerima manfaat (KPM) program bantuan sosial. Padahal seharusnya masyarakat yang ada di desil 1 dan 2.
“Sasaran Sekolah Rakyat berdasarkan pembahasan di Komisi VIII DPR RI tidak terbatas pada penerima bansos, melainkan masyarakat miskin sesuai data kesejahteraan sosial,” jelasnya.
Ia menjelaskan, masyarakat miskin yang belum pernah menerima bantuan sosial tetap memiliki peluang mengikuti program Sekolah Rakyat sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan.
Menurutnya, konsep Sekolah Rakyat tidak hanya memberikan pendidikan gratis bagi anak, tetapi juga menghadirkan pendampingan sosial bagi keluarga.
“Kalau orang tuanya belum pernah menerima bantuan sosial, maka akan diberikan bantuan. Rumahnya bisa diperbaiki, kemudian pekerjaan orang tuanya juga akan dibantu melalui kementerian terkait sesuai potensi dan keterampilannya,” jelasnya.
Catatan yang lain, tenaga pendidik yang akan mengajar harus diberikan ruang untuk beradaptasi, menyusun kurikulum, hingga membangun kekompakan sebelum proses pembelajaran berlangsung.
Selly juga menyoroti kesiapan fasilitas Sekolah Rakyat di Kabupaten Cirebon. Ia mengaku kecewa karena pembangunan yang sebelumnya ditargetkan dapat digunakan mulai 1 Agustus 2026 belum sepenuhnya rampung.
Dalam pertemuan dengan Kementerian Sosial, Kementerian PUPR, dan kontraktor pelaksana, Selly meminta komitmen agar seluruh pekerjaan diselesaikan paling lambat 15 Agustus 2026.
