Mediacirebon.id – Jual beli air baku di Desa Cikalahang, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon membuat resah masyarakat. Pasalnya, air baku yang sudah lama jadi sumber penghidupan bagi masyarakat kini dikomersilkan. .
Selama ini masyarakat memanfaatkan air baku untuk kehidupan sehari-hari. untuk industri batu alam dan mengairi lahan pertanian di Desa Cikalahang dan sekitarnya.
Kepala Desa Cikalahang Kusnan menceritakan, sosialisasi air baku yang dikomersilkan dimulai pada tahun 2022 oleh Perumda Air Minum (PAM) Tirta Kamuning, Kabupaten Kuningan. Waktu itu masyarakat meminta jangan ganggu pasokan air.
“PAM Tirta Kamuning sepakat kebutuhan masyarakat menjadi prioritas baru sisanya dijual belikan ke daerah lain,” kata Kusnan kepada wartawan, Senin (19/1/2026)
Keresahan warga mulai memuncak pada bulan Maret 2025. Setelah dicek ke sumber air baku ternyata program jual beli air baku oleh PAM Tirta Kamuning sudah berjalan.
“Banyak masyarakat yang melapor pasokan air bersih terus berkurang. Sementara tidak ada pemberitahuan dari kami,” katanya.
Akibat pasokan air baku berkurang, lahan pertanian di Desa Cikalahang menyusut. Berdasarkan data dari 114 hektare menjadi 89 hektare. Sisanya menjadi lahan kering akibat kekurangan air.
Kusnan menyadari sumber air baku secara geografis berada di wilayah Kabupaten Kuningan namun secara jarak dekat ke Desa CIkalahang.
Sementara itu Ketua Tim Hukum dari Biro Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum Untag Cirebon (BBKH Untag) Dr R. Pandji Amiarsa SH MH. menjelaskan, pengambilan air baku untuk kepentingan bisnis harus mengutamakan kebutuhan masyarakat sekitar (hak prioritas) dan sumber pengambilan air baku dari sumber mata air kawasan konservasi harus tunduk dan sesuai UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.
“Dampak bagi masyarakat posisinya harus disesuaikan dg UU No. 17 Tahun 2019 ttg sumber daya air,” paparnya.
Sebagaimana diketahui PDAM Kuningan melalui mitra usahanya PT TKAS mengambil air dari sumber mata air telaga remis dan telaga nilem yg statusnya sbg kawasan konservasi dalam otoritas Badan Taman Nasional Gn Ciremai (TNGC).
Masih kata Panji, kegiatan operasional PDAM belum melalui Perjanjian tertulis yang disepakati dan dibuat serta ditandatangani dihadapan Notaris, melainkan baru sebatas sosialisasi.
“Karena itu perlindungan hukum dan hak prioritas bagi masyarakat Cikalahang harus mendapat prioritas sebagaimana UU No. 17 tahun 2019,” tegasnya.
Secara keseluruhan perlu evaluasi terhadap kegiatan operasional agar memenuhi syarat izin pengambilan air melalui kementrian terkait.
“Dalam hal ini Kementerian PU melalui Dirjen yang membidangi SDA dan syarat izin pemanfaatan air dalam kawasan konservasi sesuai UU No.5 th 1990 tentang konservasi SDA hayati dan ekosistemnya yg dapat dikeluarkan KLHK melalui Dirjen yang membidangi,” ujar Panji. (Why)