Mediacirebon.id – Sebanyak 48 SPPG di Kota Cirebon menandatangani pakta integritas yang disaksikan forkopimda, legislatif dan eksekutif di Gedung DPRD Kota Cirebon, Rabu (4/11/2026).
pakta integritas untuk memastikan, seluruh SPPG berpedoman terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dikeluarkan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mengolah menu makan bergizi gratis (MBG).
Koordinator Wilayah SPPG Kota Cirebon, Yoga Adijaya mengatakan, pihaknya telah meminta seluruh kepala SPPG dan pengelola menjalankan komitmen yang tertuang dalam pakta integritas.
“Poin-poin yang ada dalam pakta integritas harus dijalankan dengan baik oleh SPPG di seluruh Kota Cirebon,” kata Yuda kepada wartawan.
Menurut Yoga, pengawasan tidak berhenti pada penandatanganan dokumen. Jajaran Koordinator Wilayah (Korwil) juga melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin untuk memastikan setiap ketentuan dijalankan oleh masing-masing SPPG.
“Pengelola maupun kepala satuan pelayanan juga akan ditindak tegas apabila tidak menjalankan komitmen yang telah disepakati,” tegasnya.
Di Kota Cirebon ada sebanyak 48 SPPG yang saat ini beroperasi melayani sekitar 121.000 penerima manfaat di Kota Cirebon.
Selain pengawasan kebersihan dan keamanan pangan, pengelolaan limbah juga menjadi perhatian dalam operasional SPPG. Yoga menyebut limbah organik ditangani melalui kerja sama dengan sejumlah dinas terkait maupun pengolahan secara mandiri.
Beberapa SPPG memanfaatkan limbah organik sebagai pakan ternak. Selain itu, ada pula yang berkoordinasi dengan pelaku UMK yang memiliki kemampuan mengolah limbah tersebut.
Sementara itu, operasional SPPG 05 Kalijaga hingga kini masih dihentikan sementara atau berstatus suspend. Penghentian tersebut berlaku sampai batas waktu yang belum ditentukan.
Yoga menjelaskan, hasil investigasi atas dugaan keracunan di lokasi tersebut belum diterima. Begitu pula hasil pemeriksaan laboratorium dari Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) yang masih dalam proses.
Terkait pencegahan kejadian serupa, Korwil SPPG Kota Cirebon akan memperketat penerapan standar operasional prosedur (SOP). Seluruh ketentuan diharapkan tidak hanya dipenuhi secara administratif, tetapi juga diterapkan dalam kegiatan operasional sehari-hari
