Mediacirebon.id – Direktur PT Qodiran Kraton Kanoman, Pangeran Patih Raja Muhammad Qodiran angkat bicara soal polemik pasar darurat Kanoman yang tidak berizin.
Qodiran bilang bahwa, pembangunan pasar darurat Kanoman tidak memerlukan izin dari pemerintah, karena lahannya berada di tanah keraton. Sehingga kewenangan penuh Sultan Keraton Kanoman.
“Kontrak dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon dalam hal ini Perumda Pasar Berintan sudah habis sejak tahun 2016, jadi kewenangan penuh ada di Kanjeng Sultan Raja Muhammad Emirudin,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (18/10/2026)
Bahkan, Qodiran sudah mengantongi surat kuasa khusus dari Kesultanan Kanoman untuk mengelola dan memanfaatkan tanah milik Keraton Kanoman seluas 10.000 meter persegi, dalam hal ini Pasar Kanoman.
“Dengan Nomor Surat: 002/ CRB/ SME-PMKNI/ 2026 tertanggal 03 Juni 2026, perihal Surat Kuasa Khusus, dimana melalui surat kuasa khusus tersebut, telah memberikan hak kuasa penuh,” tambahnya.
Mengenai penghentian sementara menurutnya, tidak perlu dilakukan. Karena pasar yang dibangun bersifat sementara. Soal jagar budaya, baginya, keberadaan pasar darurat tidak menganggu kondisi Keraton Kanoman.
“Apa bedanya dengan pasar malam saat muludan dengan pasar darurat, sama-sama dibangun di atas lahan milik Keraton Kanoman,” ungkapnya.
Diatas lahan seluas 50×25 meter, pasar darurat yang sedang dibangun akan menyediakan 300 kios dan los untuk pedagang, dengan ukuran kios 2,5×2 meter dan los 1,5×1,5 meter.
Nantinya. sabung Qodiran, PT Chikita Karya Bangun Persada akan menempuh izin revitalisasi Pasr Kanoman kepada pemerintah. Anggaran yang disiapkan untuk revitaliasi Pasar Kanoman sebesa Rp50 miliar.
Dulu sudah ada izin dari baik dari DPUTR dan DPMPTSP, sekitar 2016 tapi pekerjaan tidak berjalan, jadi untuk revitalisasi sepertinya tinggal nanti kita memperbaharui. Nanti yang merevitalisasi pasar dua perusahaan, karena kia kerjasama. PT Qodiran dan PT Chikita,” kata Qodiran
