Mediacirebon.id – Rencana pemerintah pusat menanggung gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masih belum pasti. Hasil konsultasi
Informasi tersebut disampaikan saat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran di DPRD Kota Cirebon berkunjung ke Kementerian pan-RB.
“Baru tahap wacana jadi belum pasti, Pemerintah pusat masih mencari formula yang tepat mengenai hal itu,” kata Ketua TAPD yang juga Sekretaris Daerah Kota Cirebon Iing Daiman, Rabu (7/10/2026)
Masih kata Iing, pihak Kemenpan RB mengakui banyak pemerintah pusat konsultasi mengenai rencana pemerintah pusat ini. Mengingat seluruh daerah tengah mengalami turbulensi anggaran.
“Kebijakan efisiensi dengan penurunan dana transfer ke daerah diterapkan besar-besaran di tahun 2026 membuat pemerintah daerah harus putar otak,” ungkap Iing.
Terlebih jumlah PPPK penuh waktu mencapai 2.016 orang dan PPPK paruh waktu 1.567 orang. Dengan jumlah yang banyak tentunya menjadi beban APBD Kota Cirebon.
“Meski fiskal tengah tidak baik-baik saja, namun kami tetap memberikan hak kepada PPPK sesuai aturan yang berlaku.
Oleh karena itu, TAPD mengalokasikan anggaran PPPK dalam rancangan APBD 2027. ” Kami tetap alokasikan sampai ada kabar baik dari pemerintah pusat,” tuturnya.
Terpisah, Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Cirebon, Agung Supirno mengatakan bahwa konsultasi ke Kemenpan RB untuk memastikan postur belanja untuk tahun 2027.
“Kita perlu kepastian, apakah untuk 2027 belanja pegawai untuk PPPK masih di daerah atau tidak, dan setelah dikonsultasikan memang masih,” ungkap Agung.
Namun kata Agung, PPPK ditarik pe pemerintah pusat masih tahap wacana. Jika pun nanti dicabut ke pemerinyah pusat hanya bagi tenaga kesehatan (Nakes) dan tenaga pengajar atau guru.
“Nanti guru ditarik ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, untuk nakesnya ke Kemenkes, seperti PPPK para petugas pendamping PKH yang saat ini dibawah Kemensos,” kata Agung.
