Mediacirebon.id – Dua terpidana kasus penguasaan aset milik Perusahaan Daerah Pembangunan (PDP) di Blok Siwodi, Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi atas nama Ofian Ismana dan M Firman Ismana telah divonis oleh Mahkamah Agung.
Kejaksaan Negeri Kota Cirebon sudah mengeksekusi terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6429 K/Pid.Sus/2024 tanggal 6 Desember 2024 atas nama Terpidana Ofian Ismana, yang diterima oleh Penuntut Umum pada tanggal 28 Juli 2026.
Sementara Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6430 K/Pid.Sus/2024 tanggal 6 Desember 2024 atas nama Terpidana M. Firman Ismana, yang diterima oleh Penuntut Umum pada tanggal 28 Juli 2026.
Ofian Ismana dijatuhi hukuman 5 tahun dengan uang pengganti Rp5,1 miliar atau subsidiair 1 tahun dan denda Rp300 juta Subsidiair 3 bulan kurungan.
M Firman Ismana dijatuhi hukuman 6 tahun dengan uang pengganti Rp9,5 miliar atau subsidiair 1 tahun dan denda Rp300 juta Subsidiair 3 bulan kurungan.
Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Kota Cirebon Roy Andhika mengatakan, dengan eksekusi ini maka kasus enguasaan aset milik PDP telah selesai. Selanjutnya terpidana akan menjalankan eksekusi putusan tersebutdi Rutan Kelas I Bandung.
“Keduanya sudah kami serahkan ke Rutan Kelas I Bandung untuk menjalani masa tahanan sesuai hukumannya,” ujar Roy kepada wartawan, Kamis (6/8/2026)
Seperti diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri Kota Cirebon menahan tiga tersangka atas dugaan kasus korupsi penguasaan aset milik negara oleh pribadi berupa tanah seluas 6,137 meter persegi di Blok Siwodi, pada tahun 2023 lalu.
Kasus ini bermula pada tahun 2004 ketiga tersangka mengajukan permohonan sertifikat tanah kepada oknum BPN berinisial S.
Kerja sama terpidana S dengan ketiga tersangka menghasilkan 5 sertifikat tanah, 2 sertifikat dengan nama JC, dan 2 sertifikat atas nama FI, dan 1 sertifikat atas nama OI. Lima sertifikat ini seolah-olah sah secara hukum, namun pada putusan Mahkamah Agung ke 5 sertifikat tersebut dinyatakan tidak sah secara hukum.Atas perbuatan tersangka, negara dirugikan senilai Rp 23,6 miliar rupiah
